Pemerintah Ancam Cabut Izin PKS yang Beli TBS Sawit di Bawah HPP

LintasWarganet.com – 29 Mei 2026 | Jawa Pos – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mengawasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Kementerian Perindustrian menyatakan akan mencabut izin pabrik kelapa sawit (PKS) yang terbukti membeli TBS di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang telah ditetapkan.

Langkah ini diambil setelah sejumlah laporan menunjukkan praktik pembelian TBS dengan harga di bawah standar, yang berpotensi merugikan petani serta mengganggu stabilitas pasar domestik. Pemerintah menilai bahwa tindakan tersebut dapat menurunkan pendapatan petani, menurunkan motivasi produksi, dan menciptakan distorsi harga di sektor kelapa sawit.

Berikut poin-poin utama kebijakan baru tersebut:

• Pengawasan ketat: Tim inspeksi akan melakukan audit rutin pada PKS, termasuk verifikasi harga beli TBS yang dilaporkan.
• Penegakan sanksi: PKS yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan pencabutan izin operasional secara bertahap, mulai dari peringatan hingga revokasi total.
• Penyesuaian harga: Pemerintah menginstruksikan agar harga beli TBS mengikuti batas minimum yang disesuaikan dengan HPP, yang mencakup faktor produksi, transportasi, dan margin wajar.
• Perlindungan petani: Skema subsidi dan bantuan teknis akan terus diberikan untuk memastikan petani dapat memproduksi secara berkelanjutan tanpa tekanan harga yang merugikan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, tabel di bawah ini menunjukkan rentang HPP yang berlaku untuk beberapa wilayah produksi utama:

Data di atas mengindikasikan adanya kesenjangan antara harga beli aktual dan HPP minimum, terutama di wilayah Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Pemerintah menargetkan penurunan selisih ini dalam tiga bulan ke depan melalui tindakan administratif dan koordinasi dengan asosiasi industri.

Para pelaku industri diharapkan untuk menyesuaikan kebijakan pembelian mereka sesuai dengan regulasi baru. Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem yang adil bagi seluruh rantai nilai kelapa sawit, mulai dari petani hingga pemroses akhir.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan pasar TBS tetap stabil, petani mendapatkan harga yang wajar, dan industri kelapa sawit Indonesia dapat terus bersaing di pasar global tanpa mengorbankan kepentingan domestik.