Pelaku Penusukan Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Menghadapi Ancaman Hukuman Mati

LintasWarganet.com – 21 April 2026 | Polda Maluku mengungkapkan bahwa dua tersangka yang diduga menusuk Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, akan dijerat dengan pasal‑pasal berlapis yang dapat berujung pada hukuman mati. Penusukan terjadi pada Jumat (24/04/2024) di sebuah kantor partai di Kota Tual, Maluku Tenggara, dan menimbulkan luka serius pada korban.

Berikut adalah pasal‑pasal yang akan dikenakan kepada para terdakwa:

• Pasal 351 KUHP tentang penusukan atau penganiayaan berat.
• Pasal 340 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
• Pasal 351 ayat (1) huruf d yang memungkinkan hukuman mati bila terbukti ada unsur niat membunuh.
• Pasal 45 UU No. 12/2006 tentang Pengamanan Penegakan Hukum yang menambah sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap pejabat publik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa penerapan pasal berlapis dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta melindungi pejabat publik dari ancaman kekerasan. “Kami tidak akan menutup mata terhadap tindakan yang mengancam nyawa pemimpin partai, terutama bila mengandung unsur politik,” ujar JPU.

Pihak keluarga Ketua DPD Golkar, Agrapinus Rumatora, menyatakan harapan agar proses hukum berjalan cepat dan adil. “Kami hanya menginginkan keadilan bagi almarhum, bukan balas dendam,” kata salah satu anggota keluarga.

Reaksi publik di media sosial terbagi antara dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan keprihatinan terhadap penggunaan hukuman mati. Beberapa aktivis hak asasi manusia menyoroti pentingnya meninjau kembali kebijakan hukuman mati di Indonesia, sementara kalangan lain menilai tindakan keras tersebut diperlukan untuk mencegah aksi serupa di masa depan.

Kasus ini menambah daftar insiden kekerasan terhadap tokoh politik di wilayah Indonesia Timur, yang sebelumnya telah mencatat beberapa serangan serupa. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berjanji akan meningkatkan keamanan bagi pejabat publik dan memperketat pengawasan internal partai politik.