Pedal Kekuasaan di Tengah Krisis Energi

LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Pagi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menandai perubahan irama kehidupan warga. Jalan‑jalan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini sepi karena pemadaman listrik yang meluas, menandakan dampak nyata krisis energi yang sedang melanda Indonesia.

Pemerintah daerah dan pusat berupaya mengendalikan situasi melalui serangkaian kebijakan yang sekaligus menjadi arena persaingan politik. Di satu sisi, pemerintah provinsi berjanji mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mini‑hidro, sementara di sisi lain, partai‑partai politik memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk menambah tekanan pada pejabat yang dianggap lambat bertindak.

Berikut rangkaian langkah utama yang diambil selama tiga bulan terakhir:

• Peningkatan tarif listrik sebesar 10 % untuk menutupi biaya bahan bakar fosil.
• Pembentukan tim khusus yang mengawasi distribusi bahan bakar minyak ke daerah terpencil.
• Penandatanganan MoU dengan perusahaan energi terbarukan untuk pembangunan 200 MW pembangkit surya di NTB.
• Pembatasan penggunaan listrik non‑esensial di kantor pemerintahan pada jam sibuk.

Data pemadaman listrik yang tercatat pada bulan Februari hingga April 2024 menunjukkan tren peningkatan:

Para pemimpin partai politik memanfaatkan data ini sebagai bahan kampanye, menuding kurangnya komitmen pemerintah dalam mengatasi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara itu, aktivis lingkungan menekankan perlunya transisi cepat ke energi bersih, mengingat NTB memiliki potensi energi terbarukan yang belum optimal.

Di tingkat nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa krisis energi bukan hanya masalah teknis, melainkan juga politik. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengurangi beban listrik pada konsumen rumah tangga dan industri.

Situasi di Mataram menjadi contoh micro‑cosmos dari dinamika nasional: kebutuhan energi yang mendesak bersinggungan dengan permainan kekuasaan politik. Bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebijakan jangka panjang dan tekanan politik jangka pendek akan menentukan kecepatan pemulihan sektor energi di Indonesia.