LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 14 Juni 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas mengecam aksi teror yang melibatkan penggunaan alat pelacak terhadap Tiyo Ardianto, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM). PDIP menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menuntut penyelidikan menyeluruh serta penegakan hukum bagi pelaku.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Selasa, 15 Juni 2024, juru bicara PDIP menegaskan bahwa setiap bentuk intimidasi atau ancaman terhadap aktivis dan tokoh publik tidak dapat ditoleransi dalam kerangka demokrasi Indonesia. “Kami menuntut agar aparat keamanan melakukan investigasi tuntas, mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, dan memastikan hak atas kebebasan berpendapat serta keamanan pribadi tetap terjaga,” ujarnya.
Tiyo Ardianto, yang pernah memimpin BEM UGM pada periode 2019-2020, dikenal aktif dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kampus serta isu-isu nasional. Beberapa minggu sebelum insiden, ia menjadi sorotan publik setelah menyuarakan kritik terhadap kebijakan tertentu, yang kemudian memicu respons keras dari pihak-pihak yang tidak setuju.
PDIP menambahkan beberapa tuntutan konkret dalam bentuk daftar berikut:
- Pengungkapan identitas dan latar belakang pelaku penggunaan alat pelacak.
- Penyelidikan independen yang melibatkan lembaga HAM nasional.
- Pemberian perlindungan khusus bagi Tiyo Ardianto dan aktivis lain yang menjadi target intimidasi.
- Penegakan sanksi hukum yang setimpal bagi pelaku yang terbukti melanggar HAM.
Reaksi dari partai-partai lain dan organisasi masyarakat sipil masih dalam tahap pemantauan. Namun, banyak pihak menyatakan keprihatinan serupa terhadap meningkatnya tindakan intimidasi yang dapat mengancam ruang aman demokrasi di Indonesia.
PDIP menutup pernyataan tersebut dengan harapan agar seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk kekerasan serta terorisme politik.