Partai Inovasi Dorong Angkatan Laut Jepang Miliki Kapal Selam Nuklir
Partai Inovasi Dorong Angkatan Laut Jepang Miliki Kapal Selam Nuklir

Partai Inovasi Dorong Angkatan Laut Jepang Miliki Kapal Selam Nuklir

LintasWarganet.com – 17 Juni 2026 | Sebuah rancangan proposal yang diajukan oleh Partai Inovasi Jepang pada 16 Juni 2026 mengusulkan revisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan negara, termasuk Strategi Keamanan Nasional, untuk memungkinkan Angkatan Laut Jepang (JMSDF) mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Proposal ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo‑Pasifik serta keprihatinan atas kemampuan militer negara‑negara tetangga.

Dokumen yang akan direvisi meliputi:

  • Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy)
  • Pedoman Pertahanan Maritim (Maritime Defense Guidelines)
  • Undang‑Undang Persenjataan (Arms Law)

Berikut beberapa poin utama yang disampaikan dalam proposal:

  1. Pengadaan minimal dua kapal selam bertenaga nuklir dalam jangka waktu 10 tahun.
  2. Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan khusus untuk kapal selam nuklir.
  3. Peningkatan pelatihan kru melalui kerjasama dengan sekutu NATO yang sudah memiliki kapal selam nuklir.

Reaksi politik domestik terbagi. Sebagian anggota koalisi pemerintah menilai langkah ini terlalu provokatif dan dapat memicu perlombaan senjata di wilayah. Sementara itu, kelompok partai oposisi serta beberapa pakar pertahanan berargumen bahwa tanpa kapabilitas nuklir, Jepang akan kehilangan kemampuan pertahanan yang setara dengan sekutu‑sekutunya.

Di tingkat internasional, Amerika Serikat memberikan sinyal dukungan terbatas, menyatakan bahwa peningkatan kemampuan pertahanan Jepang sejalan dengan kebijakan Indo‑Pacific Strategy, namun tetap mengharapkan Jepang mematuhi tiga prinsip non‑proliferasi nuklir yang telah disepakati.

Jika proposal ini disetujui pada akhir tahun 2026, proses legislasi dan alokasi anggaran diperkirakan memakan waktu beberapa tahun, dengan estimasi biaya total mencapai triliunan yen. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pertahanan, kebijakan fiskal, dan tekanan publik yang sensitif terhadap isu nuklir.