Parlemen Iran Tetapkan Aturan Navigasi Baru di Selat Hormuz
Parlemen Iran Tetapkan Aturan Navigasi Baru di Selat Hormuz

Parlemen Iran Tetapkan Aturan Navigasi Baru di Selat Hormuz

LintasWarganet.com – 30 Maret 2026 | Parlemen Iran baru-baru ini menyetujui rancangan rezim navigasi baru yang akan diberlakukan di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran strategis dunia. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal yang melintasi selat yang sempit dan rawan konflik.

Ruang lingkup aturan meliputi:

  • Pembentukan zona transit khusus dengan batas kecepatan maksimum 12 knot untuk semua kapal komersial.
  • Kewajiban melaporkan posisi secara real‑time melalui sistem pelacakan satelit yang dikelola oleh otoritas maritim Iran.
  • Penerapan protokol komunikasi standar antara kapal dan pusat pengendalian pantai, termasuk frekuensi radio khusus.
  • Penetapan jalur masuk dan keluar yang terpisah untuk kapal tanker minyak dan kapal kargo umum guna mengurangi risiko tabrakan.
  • Sanksi administratif bagi kapal yang melanggar aturan, termasuk denda hingga 500.000 rial dan penahanan sementara.

Pejabat pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons terhadap ketegangan regional, melainkan upaya jangka panjang untuk menjamin kelancaran arus perdagangan minyak dunia. Selat Hormuz menyumbang sekitar 20 % volume ekspor minyak global, sehingga gangguan di wilayah ini dapat menimbulkan dampak ekonomi luas.

Para analis menilai bahwa regulasi baru juga dapat memperkuat posisi Iran dalam negosiasi internasional terkait keamanan maritim. Dengan mengendalikan arus lalu lintas, Tehran berharap dapat menurunkan insiden perompakan dan kecelakaan laut yang selama ini menjadi perhatian utama bagi negara‑negara pengguna jalur tersebut.

Beberapa negara dan perusahaan pelayaran menyambut baik inisiatif tersebut, namun mereka menuntut transparansi dalam pelaksanaannya serta jaminan bahwa prosedur baru tidak akan memperlambat proses transit. Pemerintah Iran berjanji akan menyediakan fasilitas pendukung, termasuk pusat bantuan darurat dan tim SAR yang siap merespon setiap insiden.

Implementasi resmi rezim navigasi baru dijadwalkan mulai kuartal ketiga tahun ini, dengan masa percobaan selama tiga bulan untuk menilai efektivitas dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.