Pakar PBB Desak Amerika Serikat Hentikan Blokade Bahan Bakar yang Menyebabkan Krisis Energi di Kuba

LintasWarganet.com – 09 Mei 2026 | Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis, 7 Mei 2024, mengeluarkan peringatan keras terhadap kebijakan blokade bahan bakar yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Kuba sejak Januari 2024. Mereka menilai tindakan tersebut telah memperparah krisis energi di pulau tersebut dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius.

Blokade yang mencakup penghentian pengiriman bensin, solar, dan produk minyak lainnya secara total menimbulkan pemadaman listrik yang meluas, gangguan pada layanan transportasi publik, serta kesulitan bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut data yang dikumpulkan oleh tim pakar PBB, beberapa wilayah di Kuba mengalami pemadaman listrik lebih dari 12 jam per hari, sementara sektor kesehatan melaporkan kekurangan bahan bakar untuk generator darurat.

• Penurunan produksi listrik sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
• Peningkatan tarif listrik bagi konsumen hingga 25%.
• Gangguan pasokan air bersih akibat pompa yang tidak beroperasi.
• Penurunan jumlah penerbangan domestik dan internasional karena kekurangan bahan bakar.

Pakar tersebut menekankan bahwa embargo bahan bakar melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas standar hidup yang layak. Mereka menyerukan agar Amerika Serikat segera mencabut semua pembatasan terkait energi dan membuka kembali jalur perdagangan bahan bakar dengan Kuba.

Dalam menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Havana menyatakan bahwa kebijakan blokade merupakan respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dukungan Kuba terhadap rezim otoriter. Namun, mereka menambahkan bahwa Washington terbuka untuk dialog bila Kuba mengambil langkah konkret dalam bidang demokrasi dan kebebasan sipil.

Sementara itu, pemerintah Kuba mengutuk keras blokade tersebut sebagai tindakan politik yang tidak berdasar dan menuntut dukungan internasional untuk mengatasi krisis energi. Presiden Miguel Díaz‑Canel menyampaikan bahwa negara tersebut telah mengupayakan diversifikasi sumber energi, termasuk energi terbarukan, namun kebutuhan mendesak tetap tidak terpenuhi tanpa bantuan bahan bakar impor.

Para pakar PBB menutup pernyataan mereka dengan menyerukan komunitas internasional untuk memberikan tekanan diplomatik kepada Amerika Serikat, sekaligus menawarkan bantuan teknis kepada Kuba dalam meningkatkan efisiensi energi dan mempercepat transisi ke sumber energi bersih.