Ombudsman Sumsel: 320 Siswa Baru SMAN Terancam Tak Terdaftar Dapodik
Ombudsman Sumsel: 320 Siswa Baru SMAN Terancam Tak Terdaftar Dapodik

Ombudsman Sumsel: 320 Siswa Baru SMAN Terancam Tak Terdaftar Dapodik

LintasWarganet.com – 27 Juni 2026 | Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan mengungkap temuan kritis terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah SMA Negeri. Berdasarkan hasil investigasi, sebanyak 320 siswa yang diterima pada tahun ajaran baru berisiko tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Penelusuran menunjukkan bahwa keterlambatan penginputan data, kurangnya koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan, serta ketidaksesuaian dokumen pendaftaran menjadi faktor utama menghambat proses registrasi. Akibatnya, nama-nama siswa tidak muncul dalam sistem Dapodik yang menjadi acuan utama pemerintah untuk alokasi dana, beasiswa, dan verifikasi kelayakan mengikuti ujian nasional.

Berikut beberapa konsekuensi yang mungkin dialami oleh siswa yang tidak terdaftar:

  • Hilangnya akses terhadap program beasiswa KIP dan bantuan sosial lainnya.
  • Kesulitan dalam proses pendaftaran Ujian Nasional serta seleksi masuk perguruan tinggi.
  • Penundaan pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang berdampak pada kualitas fasilitas belajar.

Ombudsman Sumsel menegaskan pentingnya perbaikan sistemik. Mereka mengusulkan langkah-langkah berikut:

  1. Penguatan prosedur verifikasi data siswa baru sebelum batas akhir pendaftaran.
  2. Peningkatan pelatihan bagi petugas administrasi sekolah dalam penggunaan aplikasi Dapodik.
  3. Pembentukan tim koordinasi lintas sektoral antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan untuk memantau proses registrasi secara real‑time.

Pihak sekolah yang terdampak telah diminta untuk segera menyampaikan data lengkap kepada Dinas Pendidikan setempat. Ombudsman berjanji akan melakukan pengawasan lanjutan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah guna memastikan tidak ada lagi siswa yang terpinggirkan akibat masalah administrasi.