LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Jakarta, Antara News – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, pada Senin (8 April 2026) menegaskan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan terkait alasan di balik penggeledahan yang dilakukan terhadap kantor Kementerian PUPR. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Dody di Gedung Kementerian PUPR, Senayan.
Penggeledahan yang dilaporkan terjadi pada akhir pekan lalu dan melibatkan aparat penegak hukum yang masuk ke beberapa ruang kerja di lantai atas kementerian. Menurut laporan media, tujuan penggeledahan masih belum jelas, menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan kalangan politik.
“Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai perkara yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Saya tidak menerima informasi apapun sebelum ini,” ujar Dody dengan tegas. “Jika ada hal yang perlu diselidiki, prosesnya harus melalui jalur yang transparan dan sesuai prosedur hukum,” tambahnya.
Berikut rangkaian kejadian yang diketahui hingga saat ini:
- Sabtu, 6 April 2026: Tim penyidik tiba di Kementerian PUPR sekitar pukul 09.00 WIB dan memulai penggeledahan.
- Sabtu, 6 April 2026: Beberapa pegawai kementerian melaporkan kejadian tersebut kepada atasan masing-masing.
- Minggu, 7 April 2026: Media mulai memberitakan adanya penggeledahan, menimbulkan pertanyaan publik.
- Senin, 8 April 2026: Menteri Dody memberikan pernyataan resmi bahwa ia tidak mengetahui alasan penggeledahan.
Penggeledahan tersebut menimbulkan reaksi beragam di kalangan politisi dan pengamat. Beberapa anggota DPR menilai perlunya klarifikasi lebih lanjut dari lembaga penegak hukum, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga independensi proses hukum.
Di sisi lain, Kementerian PUPR menegaskan komitmennya untuk mendukung proses penyelidikan bila memang ada indikasi pelanggaran. “Kami siap memberikan segala bantuan yang diperlukan, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR.
Sementara itu, masyarakat luas menunggu penjelasan resmi mengenai latar belakang dan tujuan penggeledahan tersebut, serta implikasinya bagi kebijakan dan program pembangunan infrastruktur yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR.