Menlu AS Sebut Negara-Negara Teluk Tolak Biaya Tarif atas Selat Hormuz

LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Kamis lalu menegaskan bahwa tidak ada dukungan sama sekali dari negara-negara Teluk terhadap usulan biaya tarif yang akan dikenakan atas lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurutnya, proposal tersebut dianggap tidak adil dan dapat meningkatkan beban biaya operasional bagi perusahaan pelayaran serta menambah ketegangan di kawasan strategis tersebut.

Rubio menambahkan bahwa negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait, secara tegas menolak langkah tersebut. Mereka berargumen bahwa tarif tambahan tidak hanya akan menurunkan daya saing pelabuhan di wilayah tersebut, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga minyak dunia karena Selat Hormuz adalah jalur utama bagi lebih dari satu pertiga produksi minyak global.

Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri AS menyoroti pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan aliran perdagangan di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung keamanan maritim dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat menghambat perdagangan internasional.

Penolakan negara-negara Teluk ini muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, terutama setelah beberapa insiden keamanan yang melibatkan kapal-kapal tanker. Pemerintah AS mengingatkan bahwa setiap upaya untuk memaksakan tarif atau pembatasan tambahan dapat memicu respons diplomatik dan ekonomi yang lebih luas.

Para pengamat ekonomi memperkirakan bahwa jika tarif tersebut tetap dipaksakan, dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk kenaikan harga minyak mentah serta biaya pengiriman barang. Hal ini dapat menambah beban pada konsumen global, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi.

Sejauh ini, tidak ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengimplementasikan tarif tersebut. Namun, pernyataan Rubio menandakan bahwa Washington masih memantau situasi dengan cermat dan siap menanggapi perkembangan lebih lanjut di Selat Hormuz.