Menkeu Purbaya Batalkan Klaim Program Unggulan Prabowo Tekan Fiskal

LintasWarganet.com – 11 Juni 2026 | Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan KDKMP, tidak menimbulkan beban tambahan pada kondisi fiskal negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada hari Senin, menjawab spekulasi yang beredar di media sosial mengenai tekanan anggaran akibat inisiatif Presiden Prabowo.

Berikut rangkuman poin-poin utama yang disampaikan oleh Menkeu:

• MBG (Membangun Bangsa Gemilang) diproyeksikan menelan biaya Rp 45 triliun selama tiga tahun ke depan, dengan sebagian besar dana berasal dari alokasi Otonomi Daerah dan kerjasama publik‑swasta.
• KDKMP (Kartu Desa Kesejahteraan Masyarakat Prima) diperkirakan membutuhkan Rp 12 triliun, yang akan dibiayai melalui penyesuaian belanja operasional dan peningkatan penerimaan pajak.
• Target defisit fiskal tetap berada di bawah 3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Selain itu, Purbaya menyoroti bahwa kebijakan fiskal yang ketat tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa setiap program baru akan melalui evaluasi ketat terhadap dampak fiskal sebelum disetujui. “Kita tidak akan mengorbankan kesehatan keuangan negara demi program politik,” ujar Purbaya.

Reaksi dari pihak lain masih beragam. Beberapa analis ekonomi menyambut positif pernyataan tersebut, menganggapnya sebagai upaya menjaga kepercayaan pasar dan menghindari volatilitas nilai tukar. Sementara itu, kelompok pendukung Prabowo menilai bahwa penekanan pada aspek fiskal tidak seharusnya menghambat pelaksanaan program pembangunan yang dianggap strategis.

Berikut tabel perkiraan alokasi anggaran MBG dan KDKMP dalam APBN 2025:

Secara keseluruhan, pernyataan Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal sambil melanjutkan program-program pembangunan yang dianggap penting. Hal ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik dan pasar mengenai potensi tekanan anggaran di tengah upaya percepatan pembangunan nasional.