LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 28 April 2026 | Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 27 April 2026, secara resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo. Penunjukan ini menandai puncak karier seorang peneliti yang selama lebih dua dekade menggeluti dunia survei, politik, dan komunikasi publik di Indonesia.
Qodari lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 15 Oktober 1973. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1992‑1997) sebelum melanjutkan studi magister di University of Essex, Inggris, dengan konsentrasi perilaku politik dalam perspektif psikologi sosial (2001‑2002). Pada 2016 ia meraih gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, mengkaji fenomena split‑ticket voting pada pemilu Indonesia.
Awal Karier Penelitian dan Keterlibatan di Lembaga Survei
Setelah kembali dari Inggris, Qodari bergabung dengan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada 1999, kemudian menjadi peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2002. Pada 2003 ia ditunjuk Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekaligus menjabat sebagai Chief Editor Majalah Kandidat, Campaign and Election Magazine. Dua tahun kemudian, ia menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia.
Pada 2006 Qodari mendirikan Indo Barometer, sebuah lembaga survei independen yang cepat dikenal karena risetnya tentang dinamika sosial‑politik, termasuk perilaku pemilih, kepercayaan institusi, dan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Transisi ke Kancah Pemerintahan
Keahlian Qodari dalam membaca data publik membuatnya dipercaya masuk ke lingkungan kepresidenan. Ia pertama kali menjadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada masa awal pemerintahan Prabowo Subianto, kemudian pada 17 September 2025 diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto. Selama menjabat KSP, Qodari dikenal aktif menyuarakan analisis politik melalui kolom media, program televisi, dan forum akademik.
Peran Baru sebagai Kepala Bakom
Sebagai Kepala Bakom, Qodari bertanggung jawab mengkoordinasikan strategi komunikasi pemerintah, mengelola komunikasi krisis, serta memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat. Latar belakangnya sebagai peneliti survei dipandang menjadi nilai tambah dalam merancang pesan yang berbasis data real‑time, mengidentifikasi sentimen publik, dan menyesuaikan narasi pemerintah sesuai dengan perubahan opini.
Dalam pidato pelantikan, Qodari menekankan pentingnya “komunikasi yang transparan, akurat, dan responsif” serta mengajak seluruh aparatur negara untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam penyebaran informasi.
Relevansi Lembaga Survei dalam Politik Indonesia
Kisah Qodari bukan satu‑satunya contoh pejabat yang berakar dari dunia survei. Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan yang pernah memimpin Lingkaran Survei Indonesia, juga kembali masuk ke “lingkaran” Presiden Prabowo pada 27 April 2026 sebagai Penasihat Khusus Bidang Komunikasi. Kedua figur ini menegaskan pergeseran paradigma di mana data survei menjadi fondasi bagi kebijakan dan strategi komunikasi pemerintah.
- 1999 – Peneliti di ISAI
- 2002 – Peneliti di CSIS
- 2003 – Direktur Riset LSI
- 2005 – Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia
- 2006 – Pendiri Indo Barometer
- 2025 – Kepala Staf Kepresidenan
- 2026 – Kepala Badan Komunikasi (Bakom)
Keberadaan lembaga survei independen seperti LSI, Lingkaran Survei Indonesia, dan Indo Barometer telah memperkaya literatur politik Indonesia dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman Qodari dalam mengolah data tersebut kini menjadi aset strategis bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi, baik dalam situasi normal maupun krisis.
Secara keseluruhan, penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom menandai integrasi antara ilmu survei dan praktik komunikasi politik di tingkat tertinggi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta menegakkan standar transparansi yang lebih tinggi dalam penyampaian kebijakan publik.