Mendagri Tito Kucurkan Rp64 Miliar untuk Kepala Daerah Berprestasi di Tanah Papua

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada para kepala daerah yang menunjukkan kinerja unggul di wilayah Tanah Papua. Penghargaan tersebut disertai dengan pencairan Dana Insentif Daerah (DID) senilai total Rp64 miliar, sebagai bentuk apresiasi atas upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan layanan publik.

Penetapan penerima DID didasarkan pada serangkaian indikator kinerja yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta keberhasilan program infrastruktur strategis. Kepala daerah yang berhasil memenuhi atau melampaui target pada semua indikator tersebut berhak menerima dana insentif.

• Indikator ekonomi: pertumbuhan produk daerah bruto (PDB) minimal 5% per tahun.
• Indikator sosial: penurunan angka kemiskinan di bawah 15% dan peningkatan nilai IPM minimal 0,05 poin.
• Indikator layanan publik: peningkatan akses listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan utama.

Berikut merupakan alokasi dana per provinsi yang masuk dalam kelompok Papua berdasarkan kriteria di atas:

Para penerima dana, antara lain Gubernur Papua, Bupati Kabupaten Sarmi, dan Walikota Jayapura, menyatakan komitmen untuk menyalurkan dana tersebut ke proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan jalan akses desa, perluasan jaringan listrik desa, serta peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

Menteri Tito menegaskan bahwa DID bukan sekadar hibah, melainkan instrumen akuntabilitas. Setiap penyaluran dana harus dilaporkan secara transparan dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami berharap insentif ini dapat mendorong persaingan sehat antar daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Tito dalam sambutan resmi.

Pemerintah berharap bahwa langkah ini akan menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia, sehingga upaya percepatan pembangunan dapat terintegrasi dengan kebijakan insentif yang berbasis kinerja.