May Day 2026: Buruh Pilih Aksi di DPR Ketimbang Pesta di Monas, Ini Alasannya

LintasWarganet.com – 17 April 2026 | Ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia berkumpul di depan Gedung DPR di Jakarta pada 1 Mei 2026, menolak tradisi perayaan May Day di Lapangan Monas. Para pekerja memilih menyalurkan aspirasi langsung kepada pembuat kebijakan sebagai bentuk protes terhadap kondisi ketenagakerjaan yang semakin menantang.

Unjuk rasa ini dipimpin oleh serikat pekerja nasional dan menuntut pemerintah menepati enam janji utama yang telah diumumkan pada awal tahun. Daftar tuntutan tersebut meliputi:

• Peningkatan upah minimum regional (UMR) sebesar minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
• Penerapan jaminan kesehatan universal bagi semua pekerja, termasuk pekerja informal.
• Penegakan perlindungan tenaga kerja kontrak dari pemutusan hubungan kerja sepihak.
• Penyediaan program pelatihan ulang (re‑skilling) bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.
• Penghapusan batas maksimum jam kerja lembur tanpa kompensasi yang adil.
• Pengawasan ketat terhadap perusahaan yang tidak melakukan rekrutmen baru namun tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Fokus utama demonstrasi adalah sorotan pada data terbaru yang menunjukkan 65 % perusahaan tidak melakukan rekrutmen baru tetapi tetap melakukan PHK. Angka ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat.

Ketua serikat pekerja, Budi Santoso, menjelaskan alasan memilih DPR sebagai lokasi aksi: “Kami ingin agar suara kami didengar langsung oleh legislator yang memiliki wewenang mengatur kebijakan ketenagakerjaan. Pesta di Monas bersifat simbolik, namun tindakan konkret hanya dapat diwujudkan di lembaga pembuat undang‑undang.”

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi aksi dengan menjanjikan dialog terbuka dalam beberapa hari ke depan. Menteri Ketenagakerjaan, Siti Maulani, menyatakan, “Kami menghargai hak berserikat dan akan meninjau kembali kebijakan yang belum optimal, terutama terkait PHK massal dan upah minimum.”

Pengamat ekonomi, Dr. Ahmad Rifai, menilai aksi ini mencerminkan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi yang terfokus pada investasi dan kebutuhan proteksi sosial bagi pekerja. “Jika perusahaan terus mengurangi tenaga kerja tanpa menggantinya dengan rekrutmen baru, produktivitas jangka panjang dapat terganggu,” ujarnya.

Sejauh ini, aksi berlangsung damai dengan kehadiran aparat keamanan yang memastikan keamanan peserta. Demonstran menutup aksi dengan himne perjuangan buruh dan harapan agar pemerintah segera menindaklanjuti enam poin tuntutan yang telah disampaikan.