LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 17 Juni 2026 | Polda Metro Jaya kembali memperkuat layanan publik dengan menggelar layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling pada Rabu, 17 September 2024. Program ini ditujukan untuk mempermudah proses perpanjangan dan penerbitan SIM bagi masyarakat Jakarta tanpa harus menunggu antrean lama di kantor satgas.
Selama satu hari penuh, lima unit mobil layanan akan beroperasi di wilayah strategis kota, memungkinkan warga mengakses layanan secara langsung di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal atau kerja mereka.
Berikut lokasi penempatan unit SIM Keliling:
- Kantor Polisi Daerah (Polsek) Cakung, Jalan Raya Cakung No. 10
- Kantor Polisi Daerah (Polsek) Kebayoran, Jalan Kebayoran Lama No. 55
- Kantor Polisi Daerah (Polsek) Kemayoran, Jalan Kemayoran Barat No. 12
- Kantor Polisi Daerah (Polsek) Pancoran, Jalan Raya Pancoran No. 88
- Kantor Polisi Daerah (Polsek) Cengkareng, Jalan Cengkareng Raya No. 33
Warga yang ingin memanfaatkan layanan ini cukup membawa dokumen persyaratan standar, antara lain:
- KTP elektronik (e-KTP) yang masih berlaku
- Pas foto berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 2 lembar
- Formulir permohonan SIM yang telah diisi (disediakan di lokasi)
- SIM lama (bagi yang melakukan perpanjangan)
Petugas akan melakukan verifikasi data secara langsung, mengambil foto dan sidik jari, serta memproses pembayaran melalui mesin EDC atau aplikasi digital. Estimasi waktu penyelesaian per permohonan adalah 30‑45 menit, tergantung pada jenis layanan (perpanjangan, penerbitan SIM baru, atau perubahan data).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Agus Santoso, menyatakan, “Layanan SIM Keliling ini diharapkan dapat mengurangi beban antrean di kantor satgas serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Kami akan terus meninjau efektivitas program ini dan menambah frekuensi operasional bila diperlukan.”
Program SIM Keliling ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.