KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Sumber Dana Film Dokumenter ‘Pesta Babi’ yang Kritik PSN Papua

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengajukan pertanyaan tajam mengenai asal usul dana pembuatan film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang menyoroti tindakan Polisi Spesial Papua (PSN). Dalam sebuah pernyataan resmi, Maruli menanyakan, “Duitnya dari mana?” menyiratkan kecurigaan bahwa film tersebut didanai oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik tertentu.

Film dokumenter tersebut menampilkan sejumlah adegan yang menggambarkan operasi PSN di Papua sebagai tindakan “kolonialisme modern”. Narasi visual dan wawancara dalam film menuduh PSN melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta menindas penduduk setempat. Karena mengangkat isu sensitif, film ini segera menimbulkan perdebatan publik dan menyoroti dinamika hubungan antara militer, aparat keamanan, dan masyarakat sipil di wilayah timur Indonesia.

Maruli menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Ia menambahkan bahwa apabila film tersebut menerima dana publik, maka wajib dipertanggungjawabkan kepada DPR dan lembaga pengawas keuangan. Sebaliknya, jika pendanaan bersumber dari swasta atau organisasi non‑pemerintah, harus ada bukti legalitas yang jelas.

• Potensi sumber dana yang disebutkan: pemerintah daerah Papua, lembaga donor internasional, organisasi hak asasi manusia, atau kelompok politik dalam negeri.
• Jika dana berasal dari luar negeri, hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang intervensi asing dalam urusan internal Indonesia.
• Pembiayaan swasta biasanya melibatkan sponsor yang memiliki kepentingan media atau agenda sosial‑politikal.

Reaksi dari pihak pembuat film belum dipublikasikan secara resmi, namun beberapa juru bicara menyatakan bahwa pendanaan film berasal dari sumbangan sukarela warga yang mendukung kebebasan pers. Sementara itu, sejumlah aktivis hak asasi manusia menilai kritik Maruli dapat menjadi upaya menekan kebebasan berekspresi dan menutup mata atas pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan pers, akuntabilitas militer, dan kebijakan keamanan nasional. Pemerintah pusat diharapkan dapat menengahi dengan mengadakan audit independen atas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap produksi media yang mengkritik lembaga keamanan tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.