LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 02 Juni 2026 | Dino Patti Djalal, doktor dari Universitas Katolik Parahyangan, kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan kritis mengenai frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Kritiknya menyoroti besarnya biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah di tengah tekanan ekonomi domestik, sekaligus menimbulkan perdebatan hangat di kalangan politikus, pejabat kabinet, dan masyarakat.
Profil Dino Patti Djalal
Lahir pada 10 September 1965 di Belgrade, Yugoslavia (sekarang Serbia), Dino tumbuh dalam lingkungan diplomat; ayahnya, Hasjim Djalal, merupakan tokoh senior Kementerian Luar Negeri. Pendidikan tinggi ditempuh di luar negeri, dengan gelar Bachelor of Arts in Political Science dari Carleton University, Master of Arts in Political Science dari Simon Fraser University, serta Ph.D. in International Relations dari London School of Economics.
Kariernya dimulai pada 1987 di Kementerian Luar Negeri. Ia pernah bertugas di London, Dili, dan Washington DC, serta menjadi juru bicara pemerintah Indonesia di PBB pada masa krisis Timor Timur. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Juru Bicara Presiden, dan Advisor Kebijakan Luar Negeri. Pada 2010 ia diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, mengukir pencapaian dalam memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara. Setelah singkat menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada 2014, ia mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 2015, sebuah organisasi yang menekankan partisipasi publik dalam diplomasi.
Kritik Terhadap Kunjungan Luar Negeri Prabowo
Dalam sebuah video yang diunggah pada 30 Mei 2026, Dino menilai Presiden Prabowo sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat. Menurut perhitungannya, satu kunjungan dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah, meliputi pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, dan pengamanan.
Dino menyarankan lima langkah konkret: pertama, memanfaatkan video call atau Zoom untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia; kedua, menggabungkan kunjungan luar negeri dengan partisipasi dalam forum internasional; ketiga, mengoptimalkan pertemuan bilateral yang singkat; keempat, meningkatkan kunjungan kepresidenan ke Indonesia oleh pemimpin asing; kelima, memperkuat koordinasi antar kementerian untuk mengurangi redundansi rombongan.
Respons Pemerintah dan Partai
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik tersebut melalui unggahan Instagram, menegaskan bahwa biaya perjalanan Presiden telah dipertanggungjawabkan dan bahwa rombongan yang menyertai dipilih secara cermat. Teddy juga menyebutkan bahwa Dino hanya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan, mengingat hal itu dalam konteks penilaian kontribusinya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menilai kritik Dino tidak produktif dan kurang etis. Ia berargumen bahwa mantan pejabat seharusnya tidak menyerang kebijakan luar negeri pemerintahan yang sedang menjabat, serta menekankan pentingnya sikap menghormati penerus di negara-negara maju. Habiburokhman juga menolak saran Dino agar Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin asing, dengan menyatakan bahwa kepemimpinan aktif baik melalui kunjungan ke luar maupun menerima kunjungan sangat penting dalam situasi global yang tidak menentu.
Analisis Dampak dan Pandangan Publik
Reaksi publik terbagi. Sebagian mengapresiasi keberanian Dino menyoroti pemborosan anggaran, terutama di tengah inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kelompok lain menilai bahwa diplomasi presiden memang memerlukan kehadiran fisik untuk memperkuat hubungan bilateral, dan bahwa penggunaan teknologi digital belum dapat menggantikan nilai simbolis kunjungan kenegaraan.
Para ahli kebijakan luar negeri menekankan bahwa efektivitas kunjungan luar negeri tidak semata diukur dari biaya, melainkan dari hasil kesepakatan yang dihasilkan, investasi yang masuk, dan peningkatan kerjasama strategis. Dalam konteks Indonesia, sejumlah perjanjian perdagangan dan investasi penting memang tercapai melalui pertemuan tatap muka.
Sejauh ini, tidak ada data resmi yang mengonfirmasi angka pasti biaya tiap kunjungan Prabowo, sehingga perdebatan mengenai akurasi data tetap berlangsung. Namun, tekanan publik untuk transparansi anggaran semakin menguat, mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyajikan laporan keuangan kunjungan luar negeri.
Dengan latar belakang diplomatik yang kuat, Dino Patti Djalal tetap menjadi suara berpengaruh dalam diskursus kebijakan luar negeri. Kritiknya membuka ruang dialog tentang efisiensi penggunaan anggaran publik, sekaligus menantang paradigma tradisional diplomasi yang mengandalkan kunjungan fisik.
Ke depan, keseimbangan antara penggunaan teknologi komunikasi dan kunjungan diplomatik konvensional akan menjadi faktor penentu dalam merumuskan strategi luar negeri Indonesia yang lebih hemat namun tetap efektif.