Krisis Ekonomi dan Politik Bolivia Memuncak: Protes Massa, Blokade Jalan, dan Serangan terhadap Media
Krisis Ekonomi dan Politik Bolivia Memuncak: Protes Massa, Blokade Jalan, dan Serangan terhadap Media

Krisis Ekonomi dan Politik Bolivia Memuncak: Protes Massa, Blokade Jalan, dan Serangan terhadap Media

LintasWarganet.com – 22 Mei 2026 | Krisis ekonomi dan politik Bolivia mencapai puncaknya pada pertengahan Mei 2026, ketika ribuan warga turun ke jalan menuntut kenaikan gaji, pasokan bahan bakar yang stabil, dan kebijakan penanggulangan krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade.

Protes dimulai tiga minggu lalu dengan blokade jalan utama di sekitar ibu kota La Paz. Demonstran, yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja, petani, dan kelompok adat, menuntut pemerintah mengembalikan subsidi bahan bakar yang telah dicabut serta meningkatkan upah minimum yang terpuruk akibat inflasi tinggi.

Protes di La Paz dan Santa Cruz

Di La Paz, aksi beralih menjadi bentrokan pada Senin 18 Mei, ketika sejumlah demonstran melakukan penjarahan dan pembakaran properti. Polisi merespons dengan gas air mata, namun pada Rabu 22 Mei ribuan pekerja transportasi dan petani adat melakukan demonstrasi damai, menandakan perbedaan taktik antar kelompok.

Sementara itu, di Santa Cruz de la Sierra, oposisi regional mengorganisir “Gran Marcha por la Democracia” yang dipimpin oleh Komite Pro Santa Cruz. Pemimpin sipil Stello Cochaminidos memberi ultimatum kepada Presiden Rodrigo Paz untuk membersihkan blokade sebelum akhir pekan atau warga akan mengambil tindakan sendiri. Pada saat yang sama, Asamblea de la Cruceñidad menyatakan keadaan darurat permanen.

  • Kenaikan upah minimum
  • Stabilisasi pasokan bahan bakar
  • Pembatalan blokade jalan
  • Penarikan mundur kebijakan yang dianggap otoriter

Respon Pemerintah

Presiden Rodrigo Paz, yang menjabat hanya enam bulan, mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu 20 Mei. Ia menekankan pentingnya kabinet yang inklusif dan mendirikan Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memberi ruang suara kepada kelompok adat, petani, penambang, dan pekerja lain. Meskipun demikian, Paz menolak bernegosiasi dengan apa yang ia sebut “penjajah” dan menegaskan bahwa pintu pemerintah tetap terbuka bagi mereka yang menghormati demokrasi.

Dampak Kemanusiaan

Blokade jalan menimbulkan krisis kemanusiaan yang meluas. Administrasi Jalan Bolivia (ABC) melaporkan 45 titik blokade aktif, dengan 17 di antaranya berada di sekitar La Paz. Rumah sakit anak di Potosí mencatat kematian seorang balita akibat kekurangan oksigen, sementara rumah sakit di La Paz mengumumkan kekurangan obat, makanan, dan oksigen. Pemerintah mengizinkan koridor kemanusiaan yang dikelola Palang Merah dan Gereja Katolik, serta menerima bantuan makanan dari Angkatan Udara Chile dan Argentina. Pada malam Rabu, 70 truk tangki bensin berhasil melewati blokade di El Alto.

Serangan terhadap Pers

Organisasi Reporters Without Borders (RSF) mencatat setidaknya 14 insiden kekerasan terhadap jurnalis antara 12 dan 18 Mei. Korban meliputi:

  • Jeruslava Ojeda (F10) – patah lutut dan kerusakan mikrofon saat meliputi bentrokan di Santa Cruz.
  • Vladimir Rojas (Unitel) – cedera kaki setelah terjatuh dan penahanan oleh blokade di Lipari.
  • Ramiro Charca (RTP) – memar lengan akibat batu dilempar demonstran di Lipari.

Serangan dilakukan oleh demonstran, kelompok blokade, serta aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata dan dinamit. RSF menuntut otoritas Bolivia memberikan perlindungan penuh kepada media, menyelidiki setiap kasus, dan menghukum pelaku.

Upaya Kemanusiaan Internasional

Selain bantuan makanan dan bahan bakar, negara tetangga berupaya membuka koridor logistik. Helikopter bantuan dari Chile membawa lima ton bahan makanan, sementara pesawat Argentina mengirimkan suplai medis. Komunitas internasional menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan perwakilan sipil untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi saat ini menempatkan Bolivia pada titik kritis. Jika tidak ada solusi terintegrasi yang menggabungkan reformasi ekonomi, dialog politik, dan perlindungan kebebasan pers, risiko konflik berkepanjangan akan semakin tinggi.