KPK Periksa Pengusaha M. Suryo, Saksi dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha M. Suryo yang ditunjuk sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan suap di lingkungan Bea Cukai. Pemeriksaan berlangsung di dua wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya mengungkap jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat bea cukai.

Kasus ini bermula dari laporan adanya indikasi pembayaran suap oleh beberapa importir kepada petugas bea cukai untuk mempercepat proses clearance barang. KPK menyoroti bahwa M. Suryo, seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan, memiliki hubungan bisnis dengan sejumlah perusahaan yang menjadi subjek pemeriksaan.

Berikut rangkaian kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan:

• Pemeriksaan awal di kantor KPK Jawa Tengah pada tanggal 15 April 2024, dimana saksi diminta memberikan keterangan terkait transaksi yang mencurigakan.
• Pengumpulan bukti dokumen, termasuk faktur, surat jalan, dan catatan bank yang menunjukkan aliran dana.
• Wawancara lanjutan di Jawa Timur pada tanggal 18 April 2024, dengan fokus pada peran M. Suryo dalam memfasilitasi pembayaran kepada pejabat bea cukai.
• Analisis forensik terhadap data keuangan yang didapatkan, serta korespondensi elektronik antara pihak-pihak terkait.

Pihak KPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini masih bersifat investigatif dan tidak serta merta menyimpulkan adanya keterlibatan kriminal. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, para pelaku akan dijerat dengan Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengusaha M. Suryo melalui kuasa hukumnya menyatakan kesiapan untuk memberikan keterangan yang diperlukan serta menegaskan bahwa semua aktivitas bisnisnya berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kasus ini menambah daftar penyelidikan KPK yang menargetkan praktik korupsi di sektor kepabeanan, sebuah bidang yang kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah dan otoritas bea cukai diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan guna mencegah terulangnya praktik serupa.