Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan TVRI dan ANTARA Bahas RKA‑KL 2027
Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan TVRI dan ANTARA Bahas RKA‑KL 2027

Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan TVRI dan ANTARA Bahas RKA‑KL 2027

LintasWarganet.com – 17 Juni 2026 | Komisi VII DPR RI telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan perwakilan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI serta LPP RRI pada minggu depan. Rapat ini bertujuan membahas rancangan anggaran keuangan dan belanja (RKA‑KL) tahun anggaran 2027 yang meliputi alokasi dana untuk penyiaran publik.

  • Waktu dan tempat: Rapat dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Juni 2026 di ruang rapat Komisi VII DPR, Gedung DPR, Jakarta.
  • Peserta: Ketua Komisi VII, anggota komisi, serta pimpinan TVRI, RRI, dan perwakilan LPP terkait.
  • Agenda utama: Peninjauan usulan alokasi anggaran untuk infrastruktur teknologi, peningkatan konten lokal, dan program pendidikan publik.
  • Harapan: Menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat independensi serta keberlanjutan keuangan LPP dalam jangka menengah.

RKA‑KL 2027 diproyeksikan akan mencakup peningkatan anggaran sebesar sekitar lima persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fokus pada digitalisasi jaringan penyiaran serta pengembangan konten berbasis data. Pemerintah menargetkan agar layanan penyiaran publik dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Pihak TVRI dan RRI menyampaikan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan siaran digital, meningkatkan kualitas produksi, dan memperkuat peran edukatif serta informatif mereka. Kedua lembaga juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui dalam proses pembahasan anggaran tahunan. Jika rekomendasi diterima, alokasi dana untuk penyiaran publik akan menjadi bagian penting dalam RKA‑KL 2027, mendukung agenda pemerataan informasi dan pembangunan budaya nasional.