Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Kasus Korupsi Anggaran MBG, Terima Pembayaran Penuh Pengadaan Motor Listrik Rp 1,1 Triliun

LintasWarganet.com – 13 Juni 2026 | Jakarta – Seorang komisaris PT YAT (Yamaha Automobile Trading) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran MBG (Masyarakat Berbasis Garasi) setelah terbukti menerima pembayaran penuh sebesar Rp 1,1 triliun terkait pengadaan motor listrik. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kejaksaan Negeri pada pertengahan Juni 2024.

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana alokasi khusus (DBA) MBG untuk proyek motor listrik yang dijanjikan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia. Menurut hasil penyelidikan, proses lelang tidak transparan dan terdapat indikasi kolusi antara pejabat pemerintah, pihak terkait MBG, dan PT YAT sebagai pemasok utama.

Berikut rangkaian kronologis yang disusun berdasarkan dokumen penyidikan:

Pembayaran penuh sebesar Rp 1,1 triliun tersebut masuk ke rekening pribadi komisaris PT YAT, yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini menimbulkan kerugian negara yang signifikan, mengingat nilai proyek seharusnya dijalankan dengan transparansi penuh.

Reaksi masyarakat dan organisasi anti‑korupsi cukup keras. Beberapa kelompok menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana publik, khususnya dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan teknologi baru. Sementara itu, pihak PT YAT belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun diperkirakan akan mengajukan pembelaan hukum terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Jika terbukti bersalah, komisaris tersebut dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda yang sebanding dengan nilai kerugian negara. Kasus ini juga membuka peluang bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi yang memberi persetujuan anggaran.

Pengungkapan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama pada proyek-proyek yang berpotensi mengubah lanskap energi nasional. Pemerintah diharapkan memperketat mekanisme lelang dan meningkatkan pengawasan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.