LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Setelah tiga peserta pelatihan militer (Latsarmil) yang diikuti oleh calon manajer Kopdes dan warga Kampung Nelayan meninggal dunia, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mengeluarkan tuntutan tegas untuk menghentikan seluruh kegiatan Latsarmil tersebut. Kematian yang terjadi pada hari Jumat menimbulkan keprihatinan luas, terutama karena para korban adalah warga sipil yang tidak memiliki latar belakang militer.
Latsarmil yang dimaksud merupakan program pelatihan bersifat militer yang biasanya diberikan kepada anggota TNI atau kepolisian. Pada kesempatan ini, pelatihan tersebut dihadirkan untuk calon manajer Kopdes (Koperasi Desa) dan sebagian warga Kampung Nelayan sebagai upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajemen. Namun, kecelakaan yang menewaskan tiga orang menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur keamanan dan kelayakan melibatkan warga sipil dalam aktivitas yang bersifat militer.
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Budi Santoso, menyatakan bahwa KMS menuntut agar pihak berwenang segera:
- Menangguhkan semua sesi Latsarmil yang melibatkan warga sipil sampai penyelidikan menyeluruh selesai.
- Mengusut tuntas penyebab kematian tiga peserta, termasuk meninjau standar keselamatan dan kompetensi instruktur.
- Memberikan ganti rugi yang layak kepada keluarga korban.
- Menetapkan regulasi yang melarang keterlibatan warga sipil dalam pelatihan militer tanpa mekanisme pengawasan yang ketat.
Pihak Kementerian Pertahanan dan Badan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Bappenas) menyatakan akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan, Rina Pratama, “Kami menyesali tragedi ini dan berkomitmen untuk menelusuri akar permasalahan, termasuk evaluasi prosedur keamanan yang diterapkan.”
Kasus ini menambah daftar kontroversi seputar penggunaan program militer untuk tujuan sipil di Indonesia. Praktik serupa sebelumnya pernah menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia dan menimbulkan risiko keselamatan yang tidak proporsional. Pengamat politik menilai bahwa tekanan publik dan tuntutan KMS dapat memengaruhi kebijakan keamanan nasional, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang.
Selama proses penyelidikan, KMS berjanji akan terus memantau perkembangan dan menuntut transparansi penuh dari semua pihak terkait. Kementerian Pertahanan diharapkan menyampaikan hasil temuan secara terbuka serta mengambil langkah korektif yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.