Ketum Pasbata: Narasi ‘Pemerintah Tidak Bekerja’ Bukan Kritik, Melainkan Provokasi Berbahaya

LintasWarganet.com – 07 April 2026 | David Febrian, Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata), pada Rabu (7 April 2024) menegaskan bahwa wacana yang menyebut pemerintah “tidak bekerja” tidak dapat dikategorikan sekadar kritik politik. Menurutnya, narasi tersebut telah berubah menjadi bentuk provokasi yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.

Dalam pernyataannya, Febrian menyoroti bahwa kritik konstruktif memang penting dalam demokrasi, namun ketika kritik bertransformasi menjadi seruan yang menjelekkan kinerja lembaga negara secara menyeluruh, maka batas antara kebebasan berpendapat dan provokasi menjadi kabur. “Kita harus membedakan antara kritik yang membangun dan provokasi yang menghasut,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyebaran narasi semacam ini melalui media sosial dan platform daring dapat memperkuat sentimen anti‑pemerintah, terutama di kalangan pemuda yang rentan terhadap informasi yang tidak terverifikasi. “Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu polarisasi yang lebih dalam dan mengancam stabilitas nasional,” kata Febrian.

Beberapa tokoh politik lain menanggapi pernyataan Pasbata dengan sikap beragam. Di satu sisi, beberapa anggota partai pendukung pemerintah menganggap bahwa tuduhan tersebut memang berlebihan dan mengabaikan upaya reformasi yang sedang berjalan. Di sisi lain, kelompok oposisi menilai pernyataan Febrian sebagai upaya menutup ruang kritik yang sah.

Pengamat politik menilai bahwa fenomena narasi negatif terhadap pemerintah bukan hal baru, namun intensitasnya meningkat seiring dengan kemudahan penyebaran informasi digital. Mereka menyarankan agar semua pihak, baik pemerintah maupun organisasi politik, meningkatkan dialog terbuka dan menyediakan data yang transparan untuk mengurangi ruang bagi provokasi.

Seiring dengan perkembangan ini, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan komitmennya untuk menindak konten yang terbukti menghasut atau menimbulkan kepanikan publik, sambil tetap melindungi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.