Kerry Riza Mengadu ke DPR, Minta Perkara Korupsi Tata Kelola Minyak Dibuka ke Publik

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Kerry Riza, anggota DPR yang dikenal aktif mengawal isu-isu korupsi, baru-baru ini menyampaikan pengaduan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak Pertamina. Pengaduan tersebut menekankan perlunya transparansi penuh dan pembukaan dokumen terkait ke publik.

Kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak negara ini telah lama menjadi sorotan publik, namun menurut Kerry Riza, proses investigasi masih tertutup rapat. Ia menilai bahwa penutupan informasi menghambat akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam surat pengaduannya, Kerry Riza menuntut agar DPR segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) khusus untuk membahas perkara ini. Ia juga menyoroti beberapa poin utama yang harus dibahas, antara lain:

• Pengungkapan seluruh dokumen dan bukti yang relevan dengan kasus korupsi tata kelola minyak.
• Pembentukan tim independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan dan distribusi minyak.
• Penetapan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi.

Kuasa hukum Kerry Riza menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut bukan sekadar tuntutan politik, melainkan upaya nyata untuk menegakkan prinsip good governance di sektor energi. Ia menekankan bahwa tanpa akses publik, proses penyelidikan dapat terdistorsi dan menimbulkan kecurigaan lebih lanjut.

Reaksi dari kalangan pemerintah dan pihak Pertamina masih belum resmi. Namun, beberapa analis politik memperkirakan bahwa tekanan dari DPR dapat mempercepat proses pembukaan dokumen dan memaksa pihak terkait untuk bertindak lebih transparan.

Jika DPR menyetujui permintaan Kerry Riza, langkah selanjutnya adalah menggelar RDPU yang melibatkan ahli hukum, akuntan publik, serta perwakilan masyarakat sipil. Diharapkan forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang mengarah pada reformasi tata kelola minyak serta pencegahan kasus serupa di masa mendatang.