Kementerian PKP Sebut Yogyakarta Lokasi Pengembangan Hunian Vertikal
Kementerian PKP Sebut Yogyakarta Lokasi Pengembangan Hunian Vertikal

Kementerian PKP Sebut Yogyakarta Lokasi Pengembangan Hunian Vertikal

LintasWarganet.com – 29 Mei 2026 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mengumumkan bahwa Yogyakarta dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pengembangan hunian vertikal. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri pejabat kementerian serta perwakilan pemerintah daerah Yogyakarta pada Senin (27/05/2024).

Kawasan Taman Keselamatan Lalu Lintas di Kelurahan dipilih sebagai zona percobaan. Rencana pembangunan mencakup:

  • Pembangunan kompleks apartemen bertingkat tinggi dengan total unit sekitar 2.500 unit.
  • Penyediaan ruang terbuka hijau seluas 5.000 meter persegi untuk taman, jalur pejalan kaki, dan area bermain anak.
  • Integrasi dengan jaringan transportasi publik, termasuk halte bus rapid transit (BRT) dan stasiun kereta api terdekat.
  • Penerapan standar bangunan hijau (green building) untuk mengurangi konsumsi energi dan air.

Pemerintah Daerah Yogyakarta menyambut baik inisiatif tersebut dan berjanji akan memberikan dukungan dalam hal perizinan, penyediaan lahan, serta koordinasi dengan pihak swasta. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Siti Nurhaliza, menyatakan, “Kami berharap proyek ini dapat menjadi model bagi kota lain dalam mengoptimalkan penggunaan lahan vertikal tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.”

Pengembangan hunian vertikal ini diharapkan dapat mengurangi permintaan akan lahan perumahan horizontal yang selama ini mengakibatkan konversi lahan pertanian dan kawasan hijau menjadi permukiman. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi, layanan fasilitas, dan operasional gedung.

Para ahli urban planning menilai bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada:

  1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jaringan listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah.
  2. Pengelolaan kepadatan penduduk yang seimbang untuk menghindari kemacetan dan tekanan pada layanan publik.
  3. Partisipasi aktif masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Jika berhasil, Yogyakarta dapat menjadi contoh kota menengah di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan konsep hunian vertikal dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah menargetkan penyelesaian fase pertama proyek pada akhir 2026, dengan harapan dapat menambah pasokan perumahan yang layak bagi ribuan keluarga.