Kementerian Haji dan Umrah Dorong Digitalisasi Layanan, Optimalkan Potensi Ekonomi Dua Juta Jemaah
Kementerian Haji dan Umrah Dorong Digitalisasi Layanan, Optimalkan Potensi Ekonomi Dua Juta Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah Dorong Digitalisasi Layanan, Optimalkan Potensi Ekonomi Dua Juta Jemaah

LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Kementerian Haji dan Umrah (Kemenag Haji) kembali menegaskan komitmen mempercepat transformasi digital pada seluruh layanan haji dan umrah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai dua juta jemaah setiap tahunnya.

Berbagai platform digital sedang dikembangkan, antara lain:

  • e‑Visa dan e‑Passport: Pengajuan visa serta pembuatan paspor dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu tunggu di kantor imigrasi.
  • Aplikasi Mobile Haji‑Umrah: Menyediakan informasi jadwal, tarif, dan prosedur secara real‑time bagi calon jemaah.
  • Sistem Pembayaran Elektronik: Integrasi dengan bank dan fintech untuk pembayaran biaya layanan secara non‑tunai.
  • Database Terintegrasi: Penyimpanan data jemaah yang terhubung dengan lembaga travel, maskapai, dan akomodasi.
  • Chatbot dan Layanan Mandiri: Membantu menanggapi pertanyaan umum 24/7.

Digitalisasi ini diharapkan memberi dampak ekonomi yang signifikan. Berikut perkiraan manfaat utama:

Aspek Manfaat
Efisiensi Operasional Pengurangan biaya administrasi hingga 30%
Transparansi Pengawasan alur dana lebih mudah, mengurangi potensi korupsi
Peningkatan Pendapatan Proyeksi tambahan pendapatan negara sebesar Rp 45 triliun per tahun
Penciptaan Lapangan Kerja Estimasi 150.000 pekerjaan baru di sektor pariwisata dan teknologi

Dengan target dua juta jemaah, potensi ekonomi haji dan umrah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Kemenag Haji menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi layanan, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan peluang usaha, peningkatan pendapatan, dan penyediaan layanan yang lebih mudah diakses.

Implementasi program akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pilot project di beberapa bandara dan pelabuhan utama, kemudian diperluas ke seluruh wilayah operasional pada akhir tahun 2026.