LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 12 Juni 2026 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTB) menegaskan komitmen mereka untuk memperluas implementasi kebijakan keadilan restoratif di provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya ini difokuskan melalui kerja sama strategis dengan Polresta Kupang, yang bertujuan meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi beban sistem peradilan tradisional.
Dalam rangkaian kegiatan yang diluncurkan, pihak kementerian dan kepolisian melakukan serangkaian lokakarya, pelatihan mediator, serta forum dialog antara korban, pelaku, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menekankan peran aktif korban dalam proses pemulihan serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan melakukan reparasi.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus sinergi tersebut antara lain:
- Penyediaan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mediator lokal dalam teknik keadilan restoratif.
- Pembentukan unit khusus di Polresta Kupang yang menangani kasus-kasus yang layak diproses secara restoratif.
- Peningkatan koordinasi antara Kemenkum, Kemenko Kumham Imipas, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mediasi kasus.
- Pengembangan mekanisme pemulihan yang melibatkan kompensasi materiil maupun non‑materiil bagi korban.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas program serta menyesuaikan strategi ke depan.
Pejabat Kemenko Kumham Imipas menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi angka kembali berbuat kriminal, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sementara itu, Kepala Polresta Kupang menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung proses mediasi dengan memberikan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
Implementasi inisiatif ini di NTT menjadi contoh konkret bagaimana sinergi lintas sektoral dapat memperkaya sistem peradilan, sekaligus menumbuhkan budaya penyelesaian damai yang lebih inklusif.