Kekerasan di Daycare Memicu Alarm Keras pada Sistem Pengasuhan Anak

LintasWarganet.com – 17 Mei 2026 | Beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di fasilitas penitipan anak (daycare) baru-baru ini menggemparkan publik di Indonesia, terutama di kota Banda Aceh dan Yogyakarta. Insiden tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan dan kualitas pengasuhan di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak.

Di Banda Aceh, seorang anak berusia empat tahun dilaporkan mengalami pemukulan oleh salah satu pengasuhnya. Sementara itu, di Yogyakarta, seorang balita berusia tiga tahun diduga menjadi korban kekerasan fisik dan verbal di sebuah daycare yang terletak di pusat kota. Kedua kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Dinas Sosial setempat, serta memicu protes dari orang tua dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Berikut beberapa temuan utama dari penyelidikan awal:

• Kurangnya pelatihan: Banyak tenaga pengasuh belum mengikuti pelatihan wajib tentang penanganan anak dan pencegahan kekerasan.
• Pengawasan yang lemah: Pengawasan rutin oleh pihak berwenang masih terbatas, sehingga pelanggaran dapat terjadi tanpa terdeteksi.
• Standar operasional tidak konsisten: Tidak semua daycare menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sama terkait keamanan dan kesejahteraan anak.

Pemerintah pusat dan daerah menanggapi dengan mengumumkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Penerapan sertifikasi wajib bagi semua penyedia layanan penitipan anak.
2. Peningkatan frekuensi inspeksi lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Sosial.
3. Pemberlakuan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengasuh, termasuk materi tentang hak anak dan teknik disiplin positif.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berencana mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan setiap daycare melaporkan kejadian kekerasan kepada otoritas dalam waktu 24 jam serta menyediakan mekanisme pengaduan anonim bagi orang tua.

Para pakar mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan peran aktif orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, transparan, dan akuntabel untuk menghindari terulangnya kasus serupa.

Dengan langkah-langkah yang kini mulai diimplementasikan, diharapkan sistem pengasuhan anak di Indonesia dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik dan memastikan hak-hak anak terpenuhi secara penuh.