LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 12 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempercepat upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan memetakan 88 kabupaten/kota yang menjadi prioritas utama. Pemetaannya mencakup wilayah di seluruh Indonesia, terutama daerah yang masih menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5 persen.
Strategi utama yang dijabarkan meliputi peningkatan akses layanan dasar, perbaikan infrastruktur ekonomi, serta penguatan program bantuan sosial yang terarah. Pemerintah menargetkan pencapaian nol miskin ekstrem pada akhir 2025, selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020‑2024.
Langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan
- Identifikasi wilayah dengan rasio kemiskinan ekstrem tertinggi melalui survei BPS dan data Kementerian Sosial.
- Pemetaan kebutuhan spesifik setiap kabupaten/kota, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja.
- Peningkatan alokasi anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dan program Keluarga Harapan (PKH) yang terfokus pada keluarga di bawah garis kemiskinan ekstrem.
- Pembangunan infrastruktur produktif, seperti irigasi, jalan pedesaan, dan pusat pelatihan keterampilan.
- Kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, dan pemerintah daerah untuk monitoring dan evaluasi berkala.
Contoh pemetaan wilayah
| Kabupaten/Kota | Persentase Miskin Ekstrem (2023) | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|
| Rembang, Jawa Tengah | 6,2% | 0% |
| Padang Lawas Utara, Sumatera Utara | 5,8% | 0% |
| Manokwari, Papua Barat | 7,1% | 0% |
| Sleman, Yogyakarta | 4,9% | 0% |
| Banjarnegara, Jawa Tengah | 5,3% | 0% |
Data di atas hanyalah contoh ilustratif; pemerintah akan merilis data lengkap setelah proses verifikasi akhir. Setiap kabupaten/kota yang masuk dalam daftar prioritas akan mendapatkan paket bantuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pengawasan pelaksanaan program akan dilakukan melalui sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan real‑time oleh kementerian pusat serta otoritas daerah. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kebocoran dana dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Dengan pemetaan yang menyeluruh dan koordinasi yang kuat, pemerintah optimis dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan, bahkan mencapai target nol pada akhir periode yang telah ditetapkan.