Kejagung Pastikan Terus Kejar Riza Chalid yang Kembali Jadi Tersangka

LintasWarganet.com – 09 April 2026 | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan komitmen untuk terus mengejar Mohammad Riza Chalid (MRC) setelah ia kembali tercatat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan sektor minyak dan gas.

Riza Chalid, yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebelumnya telah menjadi tersangka pada tahun 2022. Namun pada pertengahan 2023, statusnya sempat berubah menjadi tersangka yang diturunkan, menimbulkan spekulasi di kalangan publik.

Pada hari Senin, Kejagung melalui Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Didik Suryadi, menyatakan bahwa penyelidikan kembali dibuka dan bukti baru telah ditemukan yang menunjukkan keterlibatan Riza Chalid dalam penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

• Objek penyidikan meliputi sejumlah proyek migas yang diduga mengalami inflasi harga.
• Transfer dana melalui rekening pribadi dan perusahaan afiliasi yang terhubung dengan Riza Chalid.
• Penggunaan dana publik untuk kepentingan politik dan kampanye pribadi.

Reaksi politisi dan pengamat hukum beragam. Beberapa pihak menilai langkah Kejagung sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, sementara yang lain mengkritik proses yang dianggap terlalu lama dan berpotensi dipengaruhi kepentingan politik.

Berikut rangkaian kronologis singkat terkait kasus ini:

1. 2021: Riza Chalid ditunjuk sebagai Menteri ESDM.
2. 2022: Dinyatakan tersangka dalam kasus korupsi migas.
3. 2023: Status tersangka diturunkan setelah permohonan pembebasan.
4. 2024 (April): Kejagung mengumumkan pembukaan kembali penyelidikan dan penetapan kembali Riza Chalid sebagai tersangka.

Publik di media sosial menunjukkan kepedulian tinggi terhadap transparansi proses hukum ini, menuntut agar semua pihak yang terlibat diproses secara adil tanpa intervensi.

Kejagung menegaskan bahwa penegakan hukum tidak memihak dan akan terus berkoordinasi dengan lembaga pengawas lain untuk memastikan integritas proses peradilan.