Kantor BGN Digeledah Kejagung Usai Pimpinan Dicopot Prabowo, Isu OTT Sempat Muncul

LintasWarganet.com – 03 Juni 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap kantor Badan Geologi Nasional (BGN) pada Selasa. Penggeledahan itu dilakukan setelah pimpinan BGN, yang sebelumnya diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto, dicopot dari jabatannya. Kejadian ini menimbulkan spekulasi di publik mengenai kemungkinan adanya kaitan antara pencopotan tersebut dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sebelum pencopotan pimpinan, BGN sempat menjadi sorotan publik karena dugaan pelanggaran Operasi Tertutup Terlarang (OTT) dalam penawaran kontrak tambang mineral. Laporan tersebut menyebutkan adanya indikasi kolusi antara beberapa pejabat BGN dengan perusahaan tambang swasta, yang menimbulkan kerugian negara. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada bukti definitif yang mengaitkan pimpinan BGN dengan praktik OTT tersebut.

Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, mengumumkan pencopotan melalui media resmi pemerintah. Ia menegaskan keputusan itu diambil atas dasar “kinerja yang tidak memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi”. Pernyataan tersebut menambah tekanan politik pada BGN, mengingat peran strategis badan tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pengamat politik menilai bahwa penggeledahan ini dapat menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk menindak tegas kasus korupsi dan pelanggaran regulasi di sektor pertambangan. Mereka juga mengingatkan bahwa tindakan tegas tanpa proses hukum yang jelas dapat menimbulkan persepsi politik yang terpolarisasi.

Reaksi masyarakat di media sosial beragam. Sebagian mengapresiasi langkah Kejagung sebagai upaya menegakkan hukum, sementara yang lain menilai tindakan tersebut sebagai “pembalasan politik” terhadap keputusan Prabowo. Hingga kini, Kejagung belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai temuan atau hasil sementara dari penggeledahan.

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran, BGN dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembekuan proyek, denda, atau bahkan pembubaran unit kerja tertentu. Namun, jika tidak ditemukan bukti kuat, pencopotan pimpinan dapat dipandang sebagai keputusan politik semata.

Kasus ini menambah daftar kontroversi yang melibatkan lembaga pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, dan menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan.