LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Jakarta, 26 April 2024 – Perwakilan Asosiasi Dosen dan Akademisi (ADAKSI) mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti masih tingginya praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam rapat yang berlangsung di Kantor KPK, Jakarta, kedua belah pihak menegaskan bahwa kampus belum bebas dari penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan praktik remunerasi yang tidak transparan.
ADAKSI menekankan bahwa integritas akademik menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi yang beretika. Namun, data internal mengindikasikan masih banyak kasus rapelan tunjangan kinerja (tukin) dosen yang disalahgunakan, serta adanya indikasi gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa universitas negeri.
Berikut poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut:
- Masalah rapelan tukin dosen yang tidak sesuai prosedur dan rentan penyalahgunaan.
- Kasus gratifikasi yang melibatkan pihak ketiga dalam proses tender dan kontrak kerja sama.
- Kebutuhan akan mekanisme audit independen dan transparansi anggaran kampus.
- Usulan pelatihan integritas bagi dosen, staf, dan mahasiswa.
Ketua umum ADAKSI, Dr. Budi Santoso, menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan mimpi tentang Indonesia bersih tetap hanya sekadar khayalan. Perguruan tinggi harus menjadi contoh dalam memberantas korupsi, karena kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh integritas lembaga.”
Pihak KPK, yang dipimpin oleh Komandan Utama (KPK) Kompol Dr. Rina Wijayanti, menyambut baik inisiatif ADAKSI dan berjanji akan memperkuat pengawasan serta memberikan dukungan teknis dalam audit internal kampus. “KPK siap membantu membangun budaya anti‑korupsi di dunia akademik, termasuk penyuluhan, pemantauan, dan penegakan hukum bila diperlukan,” ujarnya.
Para pakar menilai bahwa upaya bersama antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum sangat krusial. Diperlukan regulasi yang lebih tegas, sistem pelaporan yang aman, serta sanksi yang konsisten bagi pelaku penyalahgunaan. Tanpa langkah konkret, harapan akan “Indonesia bersih” akan tetap menjadi janji yang belum terwujud di dunia kampus.