Kajati Sumut Minta Maaf, Usut Dugaan Penyimpangan dalam Kasus Amsal Sitepu

LintasWarganet.com – 02 April 2026 | Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) untuk meminta maaf kepada publik muncul setelah munculnya tuduhan adanya penyimpangan dalam penanganan kasus videografer Amsal Sitepu. Permintaan maaf tersebut disampaikan secara resmi melalui konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi kejaksaan, media, serta perwakilan masyarakat sipil.

Kasus Amsal Sitepu bermula ketika sejumlah video yang diambilnya selama aksi demonstrasi menimbulkan kontroversi karena diduga mengandung materi yang melanggar ketentuan penyiaran. Pemerintah daerah kemudian menuntut klarifikasi, dan proses hukum mulai berjalan. Namun, beberapa pihak mengkritik proses investigasi yang dianggap tidak transparan, serta menuding adanya intervensi yang memengaruhi hasil penyelidikan.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Didik Setiawan, menyatakan bahwa Kejaksaan berkomitmen untuk menegakkan prinsip integritas dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa permintaan maaf bukan berarti mengakui kesalahan administratif, melainkan sebagai bentuk kesungguhan untuk memperbaiki persepsi publik dan memastikan proses hukum berjalan adil.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan dalam pernyataan resmi Kajati Sumut:

• Permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan atau dipertanyakan integritas penanganan kasus.
• Komitmen untuk melanjutkan penyelidikan secara proaktif dan independen.
• Pembentukan tim khusus yang terdiri dari unsur internal Kejaksaan dan pihak independen untuk menilai setiap langkah investigasi.
• Peninjauan kembali prosedur internal guna mencegah potensi penyimpangan di masa depan.

Tim khusus tersebut telah memulai audit dokumen, rekaman percakapan, dan bukti-bukti lain yang terkait dengan kasus Amsal Sitepu. Hasil audit diharapkan dapat dipublikasikan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, dengan tujuan memberikan transparansi penuh kepada masyarakat.

Sementara itu, Amsal Sitepu sendiri belum memberikan komentar resmi terkait permintaan maaf Kajati Sumut. Pihaknya menunggu hasil penyelidikan yang objektif sebelum mengeluarkan pernyataan lebih lanjut.

Kasus ini menjadi sorotan penting karena menyingkap tantangan dalam penegakan hukum di lingkungan pemerintahan daerah, terutama dalam konteks kebebasan pers dan hak atas informasi. Pengawasan publik dan lembaga pengawas internal diharapkan dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tetap terjaga.