Kaja Kallas: Uni Eropa pertimbangkan cabut sanksi nuklir terhadap Iran

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Riga, Estonia – Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas, menyatakan pada konferensi pers hari ini bahwa Uni Eropa sedang meninjau kemungkinan mencabut sanksi nuklir yang diberlakukan terhadap Iran. Keputusan tersebut akan bergantung pada tercapainya kesepakatan yang memuaskan dalam proses reviving Perjanjian Komprehensif tentang Program Nuklir Iran (JCPOA).

• Iran harus membuktikan komitmen penuh untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, termasuk dengan melaporkan kegiatan fasilitas nuklir secara transparan.
• Pengawasan internasional, khususnya oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), harus dipulihkan dan diperkaya.
• Iran harus menghentikan semua program yang melanggar ketentuan JCPOA yang lama.
• Negosiasi harus menghasilkan rencana verifikasi yang dapat diterima oleh semua pihak anggota EU.

Jika semua syarat tersebut terpenuhi, Kallas mengatakan bahwa Uni Eropa siap mengajukan usulan resmi kepada Dewan Eropa untuk mencabut atau melonggarkan sanksi ekonomi, keuangan, dan teknologi yang selama ini menargetkan sektor nuklir Iran.

Keputusan ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap hubungan ekonomi antara Iran dan negara‑negara Eropa, serta dapat membuka peluang baru dalam bidang energi dan perdagangan. Namun, Kallas juga mengingatkan bahwa proses ini akan memakan waktu dan memerlukan konsensus politik yang kuat di dalam Uni Eropa.

Pengamatan para analis menilai bahwa langkah EU ini dapat menjadi sinyal positif bagi negosiasi global yang dipimpin oleh P5+1, sekaligus menambah tekanan pada Tehran untuk mematuhi standar internasional. Di sisi lain, skeptisisme tetap ada di antara beberapa negara anggota yang khawatir sanksi yang dicabut dapat meningkatkan kemampuan Iran dalam bidang teknologi sensitif.

Dengan latar belakang hubungan historis Estonia yang kuat dengan Uni Eropa serta kepemimpinan Kaja Kallas yang dikenal pro‑EU, pernyataan tersebut menegaskan posisi Estonia dalam mendorong solusi diplomatik yang berkelanjutan.