Jaksa Agung Prioritaskan Denda Damai dalam Kasus Pidana Ekonomi, Sahroni Yakin Untungkan Negara dan Beri Efek Jera

LintasWarganet.com – 08 Mei 2026 | Jaksa Agung menegaskan bahwa denda damai menjadi salah satu alternatif utama dalam penyelesaian perkara pidana ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum, mengembalikan kerugian negara, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Denda damai, atau penyelesaian melalui pembayaran denda tanpa proses peradilan penuh, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan prosedur tradisional. Antara lain, proses yang lebih singkat, biaya pengadilan yang lebih rendah, dan kepastian pemulihan aset negara.

• Pengembalian dana negara: Pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang yang setara atau melebihi kerugian yang ditimbulkan.
• Efek jera: Sanksi finansial yang signifikan memberi sinyal tegas kepada pelaku dan calon pelaku lain.
• Efisiensi peradilan: Mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus.
• Transparansi: Proses denda damai diatur secara jelas dalam peraturan sehingga tidak menimbulkan ruang bagi korupsi.

Wakil Jaksa Agung Sahroni menegaskan keyakinannya bahwa mekanisme ini tidak hanya menguntungkan negara secara fiskal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. “Dengan denda damai, kita dapat memastikan uang negara kembali secepatnya, sekaligus menegakkan prinsip keadilan yang tegas,” ujar Sahroni dalam sebuah konferensi pers.

Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus pidana ekonomi yang menumpuk di pengadilan. Sejak awal tahun, beberapa kasus besar telah diselesaikan melalui denda damai, menghasilkan pemulihan aset negara lebih dari Rp500 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi signifikan untuk memperbaiki defisit keuangan akibat korupsi dan kejahatan ekonomi.

Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM berencana memperluas penggunaan denda damai ke jenis kejahatan ekonomi lainnya, termasuk pencucian uang dan penipuan pasar modal. Dengan demikian, denda damai dapat menjadi instrumen utama dalam strategi nasional untuk melawan kejahatan ekonomi dan melindungi kepentingan publik.