Jadi Sorotan Masyarakat, Imigrasi Dalami Keterlibatan Petugas pada Pungli di Pelabuhan Batam

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Penegakan hukum di Pelabuhan Batam kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan keterlibatan petugas imigrasi dalam praktik pungutan liar (pungli). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Direktorat Jenderal Imigrasi menanggapi isu tersebut dengan meluncurkan penyelidikan internal yang dijanjikan akan menegakkan disiplin bagi pegawai yang terbukti terlibat.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (29/3) di Batam, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Ujo, menyatakan bahwa bila ada bukti keterlibatan petugas, maka tindakan tegas akan diambil sesuai dengan peraturan disiplin pegawai. “Jika terbukti ada keterlibatan petugas, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan disiplin pegawai,” ujarnya.

Kasus pungli di Pelabuhan Batam pertama kali terungkap setelah sejumlah penumpang dan pengusaha logistik melaporkan permintaan biaya tambahan di luar tarif resmi. Laporan tersebut memicu keprihatinan masyarakat luas, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari aparat negara.

• Langkah awal penyelidikan meliputi pengumpulan bukti dokumen dan rekaman video di area terminal.
• Wawancara dengan saksi, termasuk penumpang, agen pengiriman, dan petugas pelabuhan.
• Audit internal pada sistem keuangan Imigrasi Batam untuk menelusuri aliran dana.
• Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila diperlukan.

Selain tindakan administratif, Imigrasi Batam juga berencana meningkatkan pengawasan dengan memperketat prosedur check‑in dan check‑out barang serta memperkenalkan sistem pelaporan anonim bagi karyawan yang melihat indikasi korupsi.

Pengamat politik menilai bahwa penanganan kasus ini dapat menjadi indikator komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor publik. Bila penegakan hukum berjalan konsisten, diharapkan kepercayaan publik terhadap layanan imigrasi akan pulih.

Masalah pungli tidak hanya mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha yang harus menanggung biaya tambahan. Oleh karena itu, penyelesaian cepat dan transparan menjadi tuntutan utama masyarakat Batam dan seluruh Indonesia.