Istana Beri Sinyal: Said Iqbal Siap Masuk Kabinet Merah Putih, Posisi Mengusung Agenda Buruh

LintasWarganet.com – 05 Juni 2026 | JAKARTA, 4 Juni 2026 – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa nama Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sedang dibahas untuk penempatan di dalam Kabinet Merah Putih. Pembicaraan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan pada Kamis malam, dan menyoroti kebutuhan pemerintah untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan serta perlindungan hak buruh.

Ruang Lingkup Diskusi dan Posisi Potensial

Menurut pernyataan Prasetyo, penugasan yang dipertimbangkan akan selaras dengan jejak perjuangan Said Iqbal selama tiga dekade dalam dunia perburuhan. “Kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” ujarnya. Meskipun jabatan spesifik belum diungkap, spekulasi mengarah pada peran sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau anggota Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang baru dibentuk.

Latar Belakang Said Iqbal

Said Iqbal lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968, berasal dari keluarga Aceh. Pendidikan formalnya dimulai dari Teknik Mesin di Politeknik Universitas Indonesia, berlanjut ke gelar sarjana di Universitas Jayabaya, dan akhirnya meraih Magister Ekonomi di Universitas Indonesia. Kariernya di dunia serikat pekerja dimulai pada 1992 ketika ia menjadi ketua serikat pekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Sejak saat itu, ia terlibat dalam pembentukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan menduduki posisi strategis di organisasi tersebut.

Puncak kariernya datang ketika ia terpilih menjadi Presiden KSPI pada 2012, posisi yang kini dijalankan untuk periode ketiga. Selain aktif di tingkat nasional, Said Iqbal pernah menjadi Deputi Badan Pengurus International Labour Organization (ILO) pada 2021‑2024, serta memegang peran penting dalam International Trade Union Confederation (ITUC) dan ASEAN Trade Union Council (ATUC).

Implikasi Penunjukan bagi Kebijakan Buruh

Jika terpilih, Said Iqbal diperkirakan akan mengarahkan agenda pemerintah pada tiga pilar utama: peningkatan upah minimum, penguatan jaminan sosial, dan program kesejahteraan keluarga pekerja. Pemerintah Prabowo Subianto telah menyiapkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang akan melibatkan tokoh buruh, akademisi, dan perwakilan pemerintah. DKBN diharapkan menjadi platform koordinasi lintas sektoral untuk menanggulangi isu PHK massal, pendidikan anak buruh, dan pengembangan program pensiun yang bebas pajak.

Penunjukan tersebut juga berpotensi menutup kekosongan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang masih kosong sejak kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat Immanuel Ebenezer dan Noel. Pengalaman Said Iqbal dalam mengelola konflik industrial serta jaringan internasionalnya dapat menjadi aset penting bagi pemerintah dalam mereformasi regulasi ketenagakerjaan.

Reaksi Lingkungan Buruh dan Politik

Para pemimpin serikat pekerja menyambut baik sinyal tersebut. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menilai bahwa kehadiran Said Iqbal dalam kabinet dapat memperkuat posisi tawar buruh di meja kebijakan. Di sisi lain, partai-partai koalisi menilai penunjukan ini sebagai langkah strategis untuk mengamankan dukungan basis pekerja menjelang pemilihan umum berikutnya.

Said Iqbal sendiri menahan komentar detail, mengingat proses masih dalam tahap internal. Ia menegaskan kesiapan untuk menerima mandat resmi dari Presiden setelah pengumuman resmi dari Mensesneg.

Jadwal Pelantikan dan Langkah Selanjutnya

Prasetyo Hadi menyebutkan agenda pelantikan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dijadwalkan pada Senin, 8 Juni 2026, bersamaan dengan penyerahan surat kepercayaan kepada duta besar baru. Namun, belum ada kepastian apakah Said Iqbal akan dilantik pada hari yang sama. Pemerintah meminta publik menunggu informasi resmi yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, sinyal masuknya Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih menandakan komitmen Presiden Prabowo untuk menempatkan tokoh berpengalaman di bidang ketenagakerjaan, sekaligus menegaskan fokus pemerintahan pada kesejahteraan pekerja. Keputusan akhir akan menjadi indikator penting bagaimana agenda buruh akan terintegrasi dalam kebijakan nasional ke depan.