Iran dan Prancis Bahas Navigasi di Selat Hormuz

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, melakukan pertemuan bilateral untuk membahas keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Kedua pejabat menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi serta mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana diplomatik yang konstruktif, dengan fokus pada tiga agenda utama:

• Keamanan maritim: Menyepakati mekanisme pemantauan bersama guna mencegah insiden kapal yang dapat mengganggu arus perdagangan minyak.
• Dialog multilateral: Mengundang negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Selat Hormuz, termasuk anggota P5+1, untuk berpartisipasi dalam forum keamanan maritim.
• Pengurangan ketegangan regional: Membahas langkah-langkah de‑eskalasi yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan geopolitik di kawasan Teluk Persia.

Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan menghalangi kapal dagang yang mematuhi hukum internasional, namun menolak tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan nasional. Sementara itu, Barrot menekankan komitmen Prancis terhadap prinsip kebebasan navigasi yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan menyoroti peran Uni Eropa dalam memfasilitasi dialog keamanan maritim.

Dalam pernyataannya, kedua menteri sepakat untuk meningkatkan koordinasi intelijen serta berbagi informasi real‑time mengenai aktivitas kapal di Selat Hormuz. Mereka juga berjanji untuk menyusun laporan bersama yang akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB dalam beberapa bulan ke depan.

Para pengamat menilai pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi ketegangan yang telah meningkat sejak beberapa bulan terakhir, terutama setelah insiden penangkapan kapal tanker oleh pasukan Iran pada awal tahun ini. Jika berhasil, inisiatif bersama Iran‑Prancis dapat membuka jalan bagi upaya diplomatik lebih luas yang melibatkan negara-negara lain di kawasan.