Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan
Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

LintasWarganet.com – 28 Mei 2026 | Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berencana mengadopsi pendekatan China dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan lintas negara.

China berhasil menurunkan jumlah penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menggunakan kombinasi program infrastruktur, dukungan finansial, dan kebijakan agrikultur terintegrasi. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan distribusi pendapatan yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Berikut adalah beberapa poin utama yang ingin dipelajari Indonesia dari pengalaman China:

  • Penerapan program bantuan langsung tunai yang terukur dan berbasis data.
  • Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses internet di daerah terpencil.
  • Pengembangan sektor pertanian melalui teknologi modern dan akses pasar yang lebih luas.
  • Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
  • Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Ahmad Riza Patria menekankan bahwa proses pembelajaran ini akan melibatkan studi banding, kunjungan resmi, serta diskusi teknis dengan pejabat China yang berpengalaman. Selain itu, Indonesia berencana menyesuaikan kebijakan yang diadaptasi dengan kondisi sosial‑ekonomi lokal, sehingga tidak sekadar meniru, melainkan mengintegrasikan elemen yang paling relevan.

Para pengamat menilai bahwa kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 2025. Namun, mereka juga mengingatkan perlunya evaluasi berkelanjutan dan transparansi dalam pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.