Hukum kemarin, Riza Chalid tersangka hingga Hajir Her diperiksa

LintasWarganet.com – 10 April 2026 | Berbagai perkembangan hukum terjadi pada Kamis, 9 April 2024, yang melibatkan tokoh politik dan pengusaha ternama. Kejaksaan Agung kembali menegaskan status tersangka terhadap Riza Chalid, mantan Menteri Sosial, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kasus penyaluran bantuan sosial. Pada saat bersamaan, penyidik juga memanggil Hajir Her, pendiri grup usaha Al-Mukhalifat, untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran regulasi perdagangan dan potensi korupsi.

Berikut rangkaian peristiwa penting yang terjadi pada hari itu:

• 09.00 WIB – Kejaksaan Agung secara resmi mengeluarkan surat penetapan tersangka (SPT) terhadap Riza Chalid.
• 10.30 WIB – Tim penyidik dari KPK menyiapkan surat perintah pemeriksaan (SPP) untuk Hajir Her.
• 12.00 WIB – Riza Chalid dijemput oleh petugas Kejaksaan di kediamannya dan dibawa ke kantor Kejaksaan untuk proses penyidikan.
• 14.15 WIB – Hajir Her dipanggil ke Kantor KPK di Jakarta untuk memberikan keterangan.

Penetapan tersangka terhadap Riza Chalid menegaskan kembali fokus otoritas hukum pada kasus bantuan sosial yang menuai sorotan publik. Pihak Kejaksaan menilai bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen keuangan dan saksi, cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum. Sementara itu, Hajir Her diminta memberikan penjelasan mengenai hubungan perusahaannya dengan beberapa pejabat daerah yang diduga memperoleh keuntungan tidak sah dari proyek pemerintah.

Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat beragam. Beberapa pihak menilai tindakan hukum ini sebagai langkah penting untuk menegakkan akuntabilitas, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk politikus yang masih dipengaruhi oleh pertarungan internal. Pengamat hukum menekankan pentingnya proses yang transparan dan adil, mengingat dampak besar kasus ini terhadap kepercayaan publik.

Jika terbukti bersalah, Riza Chalid dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Hajir Her dapat menghadapi sanksi administratif atau pidana tergantung pada temuan penyidik.

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, dan pihak berwenang berjanji akan terus mengungkap fakta-fakta yang relevan demi menegakkan keadilan.