LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 17 April 2026 | Jakarta, 26 April 2024 – Hery Susanto, yang baru saja dilantik sebagai Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus dugaan korupsi. Penetapan ini memicu sorotan tajam dari Masyarakat Advokasi Korupsi Indonesia (MAKI) yang menilai proses seleksi komisioner Ombudsman oleh DPR Komisi II tidak transparan dan mengabaikan mekanisme akuntabilitas.
Berikut rangkaian peristiwa penting yang melatarbelakangi penetapan tersangka tersebut:
- Juli 2023: Hery Susanto dinominasikan oleh Presiden dan melewati proses verifikasi oleh DPR Komisi II.
- September 2023: Hery Susanto dilantik sebagai Komisioner Ombudsman RI, mengisi posisi yang sebelumnya kosong selama lebih dari satu tahun.
- Desember 2023: Laporan internal mengindikasikan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ombudsman.
- Februari 2024: KPK menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan penyitaan dokumen dan memulai penyelidikan.
- Maret 2024: KPK menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dan menyerahkannya ke proses peradilan.
MAKI mengeluarkan pernyataan yang menyoroti dua hal utama:
- Kelemahan dalam proses seleksi: MAKI menilai DPR Komisi II tidak melakukan uji tuntas yang memadai terhadap latar belakang calon komisioner, sehingga memungkinkan masuknya figur yang berpotensi terlibat praktik korupsi.
- Kekurangan pengawasan pasca‑penetapan: Setelah dilantik, tidak ada mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan integritas pejabat, sehingga indikasi pelanggaran baru terdeteksi belakangan.
Di sisi lain, pihak DPR Komisi II membela proses seleksi yang telah dijalankan, menyatakan bahwa semua tahapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, mereka juga mengakui perlunya perbaikan prosedur uji tuntas untuk menghindari kasus serupa di masa depan.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai integritas lembaga pengawas di Indonesia dan menuntut tindakan konkret untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam penunjukan pejabat publik.