Hasan Nasbi Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum di Pemerintahan Prabowo Menyusul Pergantian Kepala BGN

LintasWarganet.com – 08 Juni 2026 | Jakarta, 8 Juni 2026 – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Hasan Nasbi, menegaskan kembali prinsip keadilan hukum dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah diumumkannya pergantian Kepala Badan Geologi Nasional (BGN). Nasbi menegaskan bahwa tidak ada satupun pejabat atau pihak yang berada di luar jangkauan penegakan hukum, termasuk mereka yang pernah terlibat dalam kontroversi sebelumnya.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Hasan Nasbi menyampaikan bahwa penunjukan Nani Deyang sebagai Kepala BGN baru bertujuan memperbaiki permasalahan yang selama ini mengganggu kredibilitas lembaga tersebut, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Mineral Bahan Galian (MBG). “Kami mengharapkan Nani Deyang dapat menata kembali prosedur internal, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap keputusan berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Nasbi menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah Prabowo. “Tidak ada ruang bagi impunitas. Setiap tindakan yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Berikut poin-poin utama yang disorot dalam pernyataan Hasan Nasbi:

• Penegasan tidak ada pejabat yang kebal hukum di pemerintahan Prabowo.
• Penunjukan Nani Deyang diharapkan memperbaiki tata kelola BGN.
• Fokus utama pada penyelesaian isu MBG dan peningkatan kualitas layanan BGN.
• Komitmen pemerintah untuk menerapkan reformasi birokrasi berbasis transparansi.

Penggantian Kepala BGN ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri pertambangan bahwa regulasi akan ditegakkan secara konsisten. Diharapkan, dengan kepemimpinan baru, BGN dapat meningkatkan kepercayaan publik serta investor dalam sektor mineral Indonesia.