Harga BBM Non Subsidi Melonjak, Legislator PAN Dorong Transisi Energi untuk Hadapi Krisis Global

LintasWarganet.com – 21 April 2026 | Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non‑subsidi belakangan ini menimbulkan beban berat bagi konsumen dan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kenaikan tersebut memicu perdebatan di lingkup politik, terutama terkait strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan energi global.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah, menekankan perlunya pemerintah segera mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Ia menilai bahwa ketergantungan pada BBM konvensional meningkatkan kerentanan ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Berikut ini gambaran perubahan harga BBM non‑subsidi dalam tiga bulan terakhir:

Data di atas menunjukkan kenaikan rata‑rata sekitar 5,9% dalam tiga bulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh faktor geopolitik, penurunan produksi minyak OPEC, serta peningkatan permintaan energi pasca‑pandemi.

Dalam rapat komisi, Qodratullah mengusulkan langkah‑langkah berikut untuk mempercepat transisi energi:

• Mengembangkan infrastruktur energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin di wilayah yang potensial.
• Mendorong investasi swasta dalam teknologi baterai dan kendaraan listrik melalui insentif fiskal.
• Menetapkan kebijakan harga energi terjangkau bagi sektor transportasi publik.
• Memperkuat regulasi efisiensi energi bagi industri berat.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan, untuk menyusun paket kebijakan yang holistik. Menurutnya, transisi energi tidak hanya akan menurunkan beban biaya BBM bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi nasional dalam menghadapi krisis global.

Para analis ekonomi menilai bahwa langkah transisi energi dapat menjadi katalisator pertumbuhan baru, terutama bagi sektor manufaktur dan teknologi bersih. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa perubahan struktural memerlukan waktu, dana, dan komitmen politik yang kuat.