Hakim Pertanyakan Penerimaan Ducati dan Rp3 Miliar oleh Mantan Wamenaker Noel

LintasWarganet.com – 08 Mei 2026 | Jakarta – Dalam persidangan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seorang hakim menanyakan secara tegas kepada mantan Wakil Menteri Administrasi Pemerintahan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer yang lebih dikenal sebagai Noel, mengenai keabsahan penerimaan sebuah sepeda motor Ducati Scrambler serta uang tunai senilai tiga miliar rupiah dari salah satu terdakwa.

Noel mengakui bahwa ia memang menerima kedua barang tersebut, namun menegaskan bahwa ia tidak merasa bersalah dan akan mengaku “salah” demi kepatuhan pada prosedur persidangan. “Pokoknya saya mengaku bersalah, Yang Mulia,” ujarnya di ruang sidang.

Kasus ini bermula ketika Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan izin K3 yang kemudian diduga diselewengkan oleh sebuah perusahaan konsultan. Pemerintah menuduh perusahaan tersebut melakukan pemerasan dengan menawarkan “jasa” agar izin K3 dapat dipercepat, sementara pejabat tinggi yang terlibat menerima imbalan berupa barang mewah dan uang tunai.

• Barang yang diterima: Ducati Scrambler berwarna hitam
• Uang tunai: Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
• Pelaku utama: Perusahaan konsultan yang menjadi terdakwa dalam perkara ini

Hakim menilai bahwa tindakan menerima barang dan uang dari terdakwa dapat menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar kode etik aparatur negara. Ia menanyakan kepada Noel apakah ia menyadari bahwa penerimaan hadiah tersebut dapat mempengaruhi keputusan administrasinya selama menjabat.

Noel menjawab bahwa pada saat itu ia belum memahami sepenuhnya implikasi hukum dari penerimaan hadiah tersebut. Ia menambahkan bahwa semua barang yang diterimanya sudah dilaporkan kepada pihak internal Kementerian, namun proses verifikasi belum selesai ketika ia mengundurkan diri dari jabatan.

Pengungkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi di lingkungan kementerian, menimbulkan sorotan publik terhadap integritas pejabat publik. Pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat memperkuat agenda reformasi birokrasi dan mempercepat penegakan hukum terhadap praktik suap di sektor administrasi.

Jika terbukti bersalah, Noel dapat menghadapi hukuman penjara serta denda yang signifikan. Selain itu, kasus ini berpotensi memicu revisi regulasi terkait pemberian hadiah kepada pejabat publik, termasuk penetapan batas nilai hadiah yang dapat diterima tanpa memerlukan laporan khusus.

Penuntut umum menekankan pentingnya mengusut tuntas seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari perusahaan konsultan hingga pejabat yang menerima imbalan. Sementara itu, masyarakat menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat dipulihkan.