LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 22 Mei 2026 | Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, menegaskan bahwa Musyawarah Kerja (Muktamar) ke-35 merupakan langkah strategis bagi organisasi untuk memperkuat perannya sebagai penopang moral bangsa Indonesia.
Dalam sambutannya, Gus Lilur menyoroti bahwa Muktamar ke-35 tidak sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk meninjau kembali visi‑misi NU dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks. Menurutnya, NU harus tetap menjadi “penjaga moral” yang memberikan arahan etis bagi seluruh elemen masyarakat, terutama dalam era digital yang sarat tantangan moralitas.
Beberapa poin penting yang disampaikan Gus Lilur antara lain:
- Penguatan nilai-nilai Islam moderat yang menjadi ciri khas NU, sehingga dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas.
- Peningkatan peran NU dalam pendidikan formal dan non‑formal untuk menanamkan nilai kebersamaan, toleransi, dan keadilan sosial.
- Pengembangan program sosial‑ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal, termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif.
- Peningkatan partisipasi aktif NU dalam proses legislasi dan kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
Gus Lilur juga menekankan pentingnya sinergi antara generasi muda NU dengan para ulama senior, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif di lapangan. “Kita harus menjadi contoh yang konsisten, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Reaksi dari kalangan NU dan pengamat politik menunjukkan apresiasi terhadap penekanan Gus Lilur pada peran moral dan sosial. Mereka menilai bahwa Muktamar ke-35 dapat menjadi titik balik bagi NU untuk lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial sekaligus menjaga keutuhan nilai-nilai kebangsaan.
Dengan komitmen tersebut, diharapkan NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, melainkan juga kekuatan moral yang mampu mengarahkan kebijakan publik menuju kesejahteraan bersama.