Gubernur DKI Jakarta Khawatir ASN Keluyuran Saat WFH, Pramono Anung Tawarkan Rambu-Rambu Pengendalian
Gubernur DKI Jakarta Khawatir ASN Keluyuran Saat WFH, Pramono Anung Tawarkan Rambu-Rambu Pengendalian

Gubernur DKI Jakarta Khawatir ASN Keluyuran Saat WFH, Pramono Anung Tawarkan Rambu-Rambu Pengendalian

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan setiap Jumat sejak awal tahun ini mulai menunjukkan dampak positif pada kelancaran lalu lintas, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan keprihatinannya terkait fenomena keluyuran ASN yang masih terjadi meski bekerja dari rumah.

Penurunan Volume Kendaraan di Pagi Hari

Menurut Kombes Pol Komarudin, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, hasil pemantauan arus kendaraan pada Jumat, 10 April 2026, memperlihatkan penurunan signifikan pada volume kendaraan di jam‑jam sibuk. Jalan Sudirman, Asia Afrika, dan Gerbang Pemuda yang biasanya menjadi titik rawan macet mengalami penurunan antrean kendaraan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa rata‑rata kendaraan yang melintas pada pukul 07.00‑09.20 WIB turun sekitar 30 % dibandingkan hari kerja biasa.

Namun, titik kemacetan masih tetap muncul di beberapa area, terutama pada jalur Slipi‑Semanggi. Kombes Komarudin menjelaskan bahwa pertemuan arus kendaraan dari pintu keluar tol, lajur TransJakarta, serta akses kawasan Bendungan Hilir (Benhil) menyebabkan kepadatan lokal meskipun kebijakan WFH telah diterapkan.

Gubernur Pramono Anung: WFH Tidak Selalu Menjamin Kedisiplinan

Pramono Anung menegaskan bahwa meskipun WFH membantu mengurangi beban lalu lintas, sejumlah ASN masih melanggar aturan dengan melakukan perjalanan ke kantor atau berkeliling kota tanpa keperluan kerja yang jelas. Gubernur menambahkan, Surat Edaran Nomor 3/SE/2026 mengatur proporsi WFH antara 25 % hingga 50 % tergantung karakteristik tugas masing‑masing unit kerja, serta mewajibkan presensi online dua kali sehari.

“Kebijakan ini memang dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan, tetapi kami menemukan banyak ASN yang tetap berkeliling tanpa alasan yang kuat, yang berpotensi menambah beban lalu lintas dan menurunkan efektivitas layanan publik,” ujar Pramono Anung dalam rapat koordinasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Rambu‑Rambu dan Langkah Pengendalian

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Gubernur memberikan serangkaian rambu‑rambu kepada unit kerja ASN, antara lain:

  • Penetapan jadwal WFH yang jelas dan dipantau secara digital melalui sistem presensi daring.
  • Pemberian sanksi administratif bagi ASN yang melanggar ketentuan perjalanan di luar jam kerja atau tanpa izin.
  • Penerapan sistem monitoring kendaraan dinas yang terintegrasi dengan Dinas Perhubungan.
  • Penyuluhan rutin mengenai pentingnya disiplin WFH untuk mendukung pengurangan kemacetan.

Selain itu, Gubernur menginstruksikan agar setiap unit kerja menyusun rencana kontinjensi untuk pelayanan publik yang tetap dapat beroperasi secara optimal tanpa kehadiran fisik, sehingga tidak ada alasan bagi ASN untuk “keluyuran” di luar jam kerja.

Data Tambahan: Penurunan Penumpang KRL

Data lain yang dirilis KOMPAS.com menunjukkan penurunan penumpang KRL sebesar 27 % pada hari pertama pelaksanaan WFH ASN. Penurunan ini konsisten dengan tren penurunan volume kendaraan di jalan raya, menandakan adanya pergeseran mobilitas masyarakat yang lebih mengandalkan kerja dari rumah.

Implikasi Jangka Panjang

Jika kebijakan WFH terus dioptimalkan dengan disiplin yang ketat, para pakar transportasi memperkirakan potensi pengurangan kemacetan harian dapat mencapai hingga 15 % dalam jangka panjang. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu tempuh, tetapi juga menurunkan emisi gas buang, memperbaiki kualitas udara, serta meningkatkan produktivitas pekerja.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kepatuhan ASN dan dukungan teknologi yang memadai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan aplikasi mobile khusus yang memudahkan verifikasi kehadiran daring serta pelaporan perjalanan dinas secara real‑time.

Dengan langkah‑langkah tersebut, Gubernur berharap Jakarta dapat menata kembali pola mobilitasnya, menjadikan WFH sebagai salah satu pilar utama dalam strategi mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.

Meski tantangan masih ada, kombinasi antara kebijakan yang tegas, pemantauan yang terintegrasi, dan kesadaran bersama akan pentingnya disiplin kerja dari rumah diyakini dapat menurunkan angka keluyuran ASN serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi transportasi kota Jakarta.