Generasi Muda Jauh dari Politik: Dari Kekecewaan Janji hingga Demonstrasi Terkontrol

LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | Indonesia sedang menghadapi gelombang skeptisisme politik di kalangan generasi muda. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta menyoroti fakta bahwa kepercayaan pemuda terhadap politik semakin memudar seiring dengan jurang antara janji kampanye dan realitas kebijakan publik. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi partisipasi pemilih, tetapi juga mengubah cara mereka memandang institusi politik, media sosial, serta aksi demonstrasi.

Janji Politik yang Menguap

Setiap kali menjelang pemilu, partai politik melantunkan janji-janji perubahan yang menjanjikan masa depan lebih cerah, kesejahteraan yang meluas, dan kesempatan kerja yang lebih banyak. Namun, setelah suara kotak suara berhenti berdentang, sebagian besar janji tersebut menghilang bersama waktu. Generasi muda yang menyaksikan pola ini menilai bahwa politik lebih sering menjadi arena perebutan kekuasaan daripada sarana memperjuangkan kepentingan rakyat.

Korupsi dan Penurunan Kepercayaan Institusional

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik semakin memperkuat persepsi negatif tersebut. Ketika pejabat yang dipilih rakyat justru menyalahgunakan mandatnya, kepercayaan terhadap lembaga‑lembaga politik menurun drastis. Teori Political Trust yang dikemukakan oleh David Easton menjelaskan bahwa legitimasi sistem politik bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Bila lembaga gagal memenuhi harapan, tingkat kepercayaan akan merosot, sebagaimana terlihat dalam survei‑survei terkini di Indonesia.

Media Sosial: Pedang Bermata Dua

Media sosial memberi generasi muda akses informasi yang luas, sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap pemerintah. Di sisi lain, platform‑platform tersebut sarat akan polarisasi, disinformasi, dan konflik pribadi yang mengaburkan perdebatan gagasan. Akibatnya, politik dipersepsikan sebagai arena yang melelahkan dan penuh pertikaian, membuat banyak pemuda memilih untuk menjauh.

Demonstrasi: Antara Murni dan Dipolitisasi

Ketegangan politik terbaru muncul ketika Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan kepada pihak‑pihak yang “membayar” aksi demonstrasi. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan bahwa pernyataan tersebut mengindikasikan pemerintah memiliki data tentang demonstrasi yang bersifat independen versus yang dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Ia membagi demonstrasi menjadi dua tipe:

Demonstrasi murni: Gerakan yang benar‑benar didorong oleh kepentingan rakyat tanpa intervensi pihak politik.
Demonstrasi yang dipolitisasi: Aksi yang tampak pro‑rakyat namun sekaligus menjadi sarana kelompok politik untuk menurunkan citra pemerintah.

Prabowo menuturkan bahwa ia mengetahui aktor‑aktor di balik demonstrasi tersebut dan menuduh mereka tidak menyukai kebijakan pemerintah. Pernyataan ini menambah keraguan publik mengenai transparansi dan kebebasan bersuara, sekaligus menegaskan perlunya pengawasan terhadap penggunaan uang politik dalam menggerakkan massa.

Politik dan Olahraga: Contoh dari China‑Japan

Sementara ketegangan politik memanas di dalam negeri, contoh menarik muncul dari luar negeri. Di sebuah bar di Shanghai, penggemar sepak bola China bersorak untuk tim Jepang pada Piala Dunia 2026, meski kedua negara memiliki sejarah perseteruan politik. Fan, koordinator kelompok pendukung Jepang, menjelaskan bahwa generasinya tumbuh bersama anime “Captain Tsubasa” dan mengidentifikasi kebanggaan Asia melalui prestasi Samurai Biru. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks olahraga, identitas politik dapat teredam dan digantikan oleh rasa kebersamaan regional.

Namun, tidak dapat dipisahkan bahwa sentimen politik tetap berperan di balik layar. Ketegangan antara China dan Jepang, terutama setelah kebijakan luar negeri keras yang diusung Perdana Menteri Jepang, tetap menjadi latar belakang yang memengaruhi persepsi publik. Dengan demikian, olahraga sekaligus menjadi arena netral yang dapat menurunkan intensitas politik, namun tidak sepenuhnya menghilangkan dampak geopolitik.

Implikasi bagi Kebijakan dan Partisipasi Publik

Kombinasi antara menurunnya kepercayaan generasi muda, polarisasi media sosial, dan dinamika demonstrasi yang dipolitisasi menuntut respons kebijakan yang lebih transparan. Pemerintah perlu:

Meningkatkan akuntabilitas melalui mekanisme anti‑korupsi yang lebih ketat.
Mengembangkan platform komunikasi yang meminimalisir disinformasi dan memfasilitasi dialog berbasis gagasan.
Menjamin kebebasan berseru di ruang publik tanpa ancaman pembatasan yang tidak proporsional.
Mengawasi dan menindak tegas penggunaan dana politik untuk menggerakkan demonstrasi.

Jika langkah‑langkah tersebut diimplementasikan, kepercayaan politik generasi muda berpotensi pulih, membuka ruang partisipasi yang lebih konstruktif, dan mengurangi kecenderungan pemuda menghindari politik.

Secara keseluruhan, kondisi politik Indonesia saat ini berada pada persimpangan kritis antara ketidakpercayaan yang menggerogoti legitimasi institusi dan peluang untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah, masyarakat, serta ruang‑ruang publik seperti olahraga. Upaya bersama dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengembalikan rasa percaya dan mengubah politik menjadi arena kolaborasi, bukan konflik.