Gejolak Selat Hormuz: UAE di Persimpangan Aliansi Baru dan Ketegangan Iran
Gejolak Selat Hormuz: UAE di Persimpangan Aliansi Baru dan Ketegangan Iran

Gejolak Selat Hormuz: UAE di Persimpangan Aliansi Baru dan Ketegangan Iran

LintasWarganet.com – 24 Mei 2026 | Uni Emirat Arab (UEA) kini menjadi titik fokus geopolitik Timur Tengah setelah serangkaian perkembangan yang menegangkan di Selat Hormuz dan munculnya aliansi strategis baru antara negara‑negara regional.

Iran baru‑baru ini mengumumkan peta yurisdiksi Angkatan Laut Korps Garda Revolusi yang memperluas kontrolnya hingga mendekati pantai UEA. Otoritas Kendali Teluk Persia (PGSA) menetapkan batas resmi selat dengan menghubungkan titik di Iran (Kuh‑e Mobarak) ke Fujairah serta dari Pulau Qeshm ke Umm Al Quwain di UEA bagian barat. Semua kapal yang melintas di wilayah tersebut kini wajib memperoleh izin dari PGSA, menambah beban administratif bagi pelayaran komersial yang selama ini mengandalkan jalur bebas di Selat Hormuz.

Komentar Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi langkah Iran dengan menegaskan “kami memiliki kendali total atas Selat Hormuz” dalam sebuah wawancara di Metro TV pada 23 Mei 2026. Ia juga menyebut adanya pembicaraan potensial mengenai kesepakatan tol antara Iran dan Oman, yang jika terwujud dapat menambah sumber pendapatan bagi Tehran sekaligus menambah kompleksitas regulasi lintas‑laut.

Di sisi lain, tiga negara Teluk — UEA, Arab Saudi, dan Qatar — secara terbuka mendesak Trump untuk menghentikan konflik bersenjata dengan Iran. Laporan Bloomberg menyebut bahwa pertemuan rahasia di Washington menyoroti kekhawatiran bersama akan dampak ekonomi regional bila perang berlanjut, terutama setelah serangan drone dan rudal yang menargetkan infrastruktur energi di UEA.

Keputusan UEA keluar dari OPEC pada akhir April, setelah hampir enam dekade menjadi anggota, menjadi sinyal tambahan bahwa Abu Dhabi ingin memperluas kebebasan kebijakan energi dan mengurangi ketergantungan pada dinamika politik minyak tradisional.

Aliansi Pertahanan dengan Israel

Dalam perkembangan yang menambah dimensi baru, media Middle East Eye melaporkan bahwa Israel dan UEA tengah merumuskan dana pertahanan bersama yang memungkinkan kedua negara membeli persenjataan secara kolektif. Kunjungan rahasia Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Abu Dhabi pada 13 Mei 2026, meski kemudian dibantah oleh pemerintah UEA, menandakan intensitas dialog di balik layar. Menurut analis, Israel menawarkan teknologi pertahanan udara canggih, sedangkan UEA menyediakan akses ke pasar global dan sumber daya keuangan.

Para pakar menilai munculnya dua blok geopolitik utama: “heksagon” yang terdiri dari UEA dan Israel, serta “berlian Sunni” yang mencakup Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir. Cinzia Bianco, peneliti di European Council on Foreign Relations, menekankan bahwa blok‑blok ini mencerminkan “politik disrupsi” yang bertujuan merestrukturisasi tatanan lama di Teluk.

Negosiasi AS‑Iran dan Pandangan UEA

Penasihat diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash, memperkirakan peluang tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran hanya “50:50”. Ia memperingatkan bahwa gencatan senjata yang tidak diikuti oleh penyelesaian damai dapat menimbulkan konflik baru. Gargash juga menegaskan pentingnya Selat Hormuz kembali menjadi jalur pelayaran internasional yang terbuka, sekaligus mengkritik Iran yang selama 40 hari pertama perang menargetkan sekitar 3.300 drone dan rudal ke wilayah UEA, meski hanya empat persen yang berhasil menembus sistem pertahanan udara.

Menurut Gargash, program nuklir Iran kini menjadi perhatian utama UEA, menggantikan isu-isu sebelumnya yang berada di urutan kedua atau ketiga. Ia menilai Tehran memiliki kemampuan untuk menggunakan seluruh persenjataannya, sebuah ancaman yang telah dirasakan Abu Dhabi sejak konflik bermula pada akhir Februari 2026.

Strategi UEA di Tengah Ketegangan

Dengan menyeimbangkan hubungan dengan Israel, Amerika Serikat, dan negara‑negara Teluk lainnya, UEA berupaya memperkuat posisi geopolitik sekaligus melindungi kepentingan ekonomi. Keluar dari OPEC memberi Abu Dhabi fleksibilitas dalam mengatur produksi minyak, sementara keterlibatan dalam aliansi pertahanan meningkatkan profil keamanan regional. Pada saat yang sama, upaya diplomatik melalui dialog dengan Washington dan Tehran menunjukkan keinginan UEA untuk menjadi mediator yang dapat menstabilkan Selat Hormuz.

Secara keseluruhan, dinamika terbaru menegaskan bahwa Uni Emirat Arab berada di persimpangan penting antara aliansi pertahanan baru, persaingan wilayah maritim, dan upaya negosiasi perdamaian. Bagaimana UEA akan mengelola tekanan ini akan menentukan arah keamanan dan stabilitas ekonomi Timur Tengah dalam beberapa bulan mendatang.