LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, pada Rabu (18/6/2026) menegaskan kembali bahwa partainya tidak berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan ramai diperbincangkan. Pernyataan Ganjar disampaikan dalam konferensi pers di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, setelah sejumlah media dan aktivis menuduh PDIP menjadi dalang utama gerakan mahasiswa tersebut.
Menurut laporan yang beredar, tuduhan ini berawal dari keterkaitan seorang mantan ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dengan sebuah kendaraan jenis Fortuner yang terdaftar atas nama Siti Nuraeni. Siti Nuraeni diduga adalah adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang sekaligus merupakan menantu Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa – tokoh tim pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024. Aktivis BEM Bersatu, yang mengelola aliansi mahasiswa nasional, menyatakan bahwa keberadaan kendaraan tersebut serta kehadiran politikus PDIP, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi menunjukkan adanya jaringan politik yang memanfaatkan gerakan mahasiswa.
Ganjar menolak keras tuduhan tersebut. “Jika ada bukti konkret, tunjukkanlah. Kami tidak akan takut pada fitnah yang tidak berdasar,” tegas Ganjar, menambah bahwa hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 dan tidak dapat disalahgunakan oleh partai manapun. Ia menekankan bahwa aksi-aksi mahasiswa merupakan wujud demokrasi yang harus dihormati, bukan alat politik yang dapat dipolitisasi.
Dalam penjelasannya, Ganjar menyoroti tiga poin utama yang dianggapnya sebagai logika dipaksakan oleh pihak penuduh:
- Mobil Fortuner yang dipakai Tiyo Ardianto tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan politik karena pendaftaran kendaraan dapat dilakukan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya.
- Kehadiran Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi bersifat pribadi dan tidak mewakili posisi resmi PDIP dalam aksi tersebut.
- Mahasiswa memiliki kebebasan bergerak dan berpendapat tanpa harus terikat pada arahan partai politik manapun.
Selain menolak tuduhan, Ganjar juga mengkritik cara pihak penuduh menyikapi kritik. “Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” ujar Ganjar. Ia menambahkan bahwa jika ada kritik, seharusnya dijawab dengan data dan kebijakan, bukan dengan narasi yang menjelekkan pihak lain.
Reaksi serupa muncul dari beberapa organisasi mahasiswa. Kedua sumber internasional melaporkan bahwa beberapa badan mahasiswa secara resmi memisahkan diri dari BEM Bersatu setelah aliansi tersebut menuduh adanya infiltrasi politik. Mereka menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tetap independen dan menolak segala bentuk intervensi politik, baik dari partai manapun maupun tokoh politik tertentu.
Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara gerakan mahasiswa yang menuntut transparansi anggaran, penurunan harga bahan bakar, dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan partai politik yang berupaya menghindari keterkaitan dengan aksi-aksi tersebut. Meskipun tuduhan belum dibuktikan, dinamika ini menambah kompleksitas lanskap politik Indonesia menjelang pemilihan umum berikutnya.
Ganjar menutup konferensinya dengan menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, partai politik, dan elemen mahasiswa. “Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, melainkan untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” kata Ganjar. Ia menegaskan kembali komitmen PDIP untuk mendukung kebebasan berekspresi serta menolak segala bentuk manipulasi fakta yang dapat merusak kepercayaan publik.
Sejauh ini, belum ada bukti kuat yang mengaitkan PDIP secara langsung dengan aksi-aksi mahasiswa. Pihak penuduh diharapkan dapat menyampaikan data konkret dalam waktu dekat, sementara para mahasiswa terus melanjutkan aksi damai mereka dengan fokus pada tuntutan kebijakan publik.