Ekonom: Mitigasi Kenaikan Harga Pertamax Harus Lindungi Daya Beli Kelompok Rentan

LintasWarganet.com – 13 Juni 2026 | Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menegaskan bahwa kebijakan untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax harus secara khusus memperhatikan daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan. Ia menilai lonjakan harga Pertamax, yang terjadi bersamaan dengan tekanan inflasi global, dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi pribadi atau usaha mikro.

Pardede mengingatkan bahwa Pertamax, meski termasuk dalam kategori BBM nonsubsidi, tetap menjadi komoditas penting bagi sektor transportasi dan logistik. Kenaikan harga yang signifikan dapat menurunkan margin keuntungan pelaku usaha kecil, serta memicu penurunan konsumsi barang dan jasa non‑makanan.

Berikut beberapa langkah mitigasi yang diusulkan oleh ekonom tersebut:

• Subsidi silang terbatas: Menyalurkan bantuan langsung tunai (BBDT) kepada rumah tangga berpendapatan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM.
• Pengecualian tarif: Memberikan tarif khusus atau potongan harga bagi kendaraan umum dan angkutan barang yang melayani daerah pedesaan.
• Penguatan transportasi publik: Investasi pada jaringan bus dan kereta yang terjangkau untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
• Skema kredit murah: Menyediakan fasilitas kredit berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro, khususnya yang menggunakan kendaraan berbahan bakar Pertamax.
• Pengawasan harga: Meningkatkan pengawasan pasar untuk mencegah praktik penimbangan harga yang tidak wajar.

Pardede juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam merancang kebijakan yang bersifat inklusif. Tanpa perlindungan yang memadai, kenaikan harga Pertamax dapat memperlebar kesenjangan ekonomi serta memicu ketidakstabilan sosial.

Secara makroekonomi, penurunan daya beli kelompok rentan dapat mengurangi konsumsi domestik, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, kebijakan mitigasi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.